1.047 ASN Pemprov Maluku Dirapid Antigen, Ada Yang Positif Juga

by
ASN Pemprov Maluku saat dirapid antigen di halaman kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (23/1/2021). Foto : Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemeriksaan Rapid Test Antigen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku kembali dilanjutkan hari ini, Sabtu (23/1/2021).

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, totalnya pada hari ketiga ini sebanyak 1.047 ASN yang dirapid antigen di tiga lokasi berbeda yakni Kantor Gubernur Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Loading…

Rinciannya kata dia, sebanyak 299 ASN jalani rapid antigen di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 352 di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan 396 di kantor Gubernur Maluku. “Total ASN yang dirapid antigen hari ini (Sabtu) sebanyak 1.047,”ungkapnya menjawab terasmaluku.com via seluler, Sabtu sore.

Dari jumlah itu lanjut pria yang juga Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku itu, 10 orang ASN┬ápositif. Rinciannya, ASN yang dirapid di THR 2 orang, Dinkes Provinsi Maluku 5 orang dan kantor Gubernur Maluku 3 orang. “Yang positif ada 10,”sambungnya.

Ditambahkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung, mereka yang terdeteksi positif hasil pemeriksaan rapid antigen ini langsung dilakukan pemeriksaan swab untuk diperiksa secara PCR. “Dan sudah dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian yang bersangkutan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab,”jelasnya terpisah.

Totalnya sampai dengan hari ini, sebanyak 2.407 ASN Pemprov Maluku yang telah dirapid antigen dan 25 diantaranya positif.

Pemeriksaan Rapid Antigen ini lanjut Rerung masih akan terus dilakukan baik untuk ASN maupun para tamu yang ingin mengunjungi kantor-kantor Pemerintahan. “Kan Rapid Antigen ini berlaku 14 hari, pengulangannya nanti dengan Rapid Tes Antibody,”tandasnya.

Sekedar tahu, kebijakan pemeriksaan rapid test antigen bagi ASN maupun para tamu yang berkunjung ke kantor Pemerintahan ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi akan melonjak pada Februari nanti sesuai kajian dari epidemiologi. (Ruzady)