Warga Adat Buru Minta Pemprov Maluku Surati Presiden Terkait Merkuri Dan Sianida di Gunung Botak

by
Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menggelar pertemuan dengan para tokoh adat Kabupaten Buru terkait masalah tambang emas Gunung Botak, Selasa (24/7/2018). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak petuanan Desa Kayeli Kabupaten Buru yang tidak kunjung berhenti membuat masyakarat di wilayah itu makin resah. Apalagi beberapa waktu lalu seorang penambang tewas diduga karena terpapar merkuri dan sianida di Gunung Botak. Mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi, sejumlah tokoh adat Kabupaten Buru mendatangi Kantor Gubernur Maluku, Selasa (24/7/2018).

Para tokoh adat yang dipimpin Raja Kayeli Abdullah Wael dan Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru Rusman Soamole itu diterima Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua. Sahuburua menggelar pertemuan tertutup dengan para tokoh adat di ruang rapat Lantai II Kantor Gubernur. Dalam pertemuan itu ada tiga poin penting disampaikan tokoh adat kepada Wagub Maluku.

Tokoh adat bertemu pejabat Kodam 16 Pattimura

 

Raja Kayeli Abdullah Wael usai pertemuan mengatakan, tiga poin itu diantaranya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak yang marak lagi.

Permintaan agar Pemprov Maluku menyurati Presiden Jokowi dilakukan karena aktivitas penambangan emas ilegal menggunakan merkuri dan sianida sulit ditutup. Itu karena diduga ada oknum aparat yang bermain di Gunung Botak. “Dalam pertemuan tadi, Pak Wakil Gubernur janji akan menyurati Pak Presiden besok (Rabu 25 Juli 2018) terkait masalah Gunung Botak. Hal ini harus dilakukan karena kami mendukung Indonesia bebas merkuri,” ungkapnya.

loading...

Menurut Raja Abdullah sangat aneh Gunung Botak ditutup akhir 2015 atas perintah Presiden Jokowi karena kerusakan lingkungan menyusul penggunaan merkuri dan sianida. Namun saat ini aktivitas penambangan ilegal dengan bahan kimia terus terjadi.

Sambil menunggu balasan dari pemerintah pusat, kata Raja Abdullah Wael, pihaknya juga minta Pemprov Maluku turun tangan menertibkan penambang ilegal. Menurut Abdullah, aktivitas penambangan ilegal telah membuat kondisi lingkungan di sekitar tambang emas Gunung Botak tercemar merkuri dan sianida.

Para tokoh adat bertemu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat

Sehingga lanju Raja Abdullah, ia dan para tokoh adat tidak ingin terjadi korban lagi akibat kondisi tersebut. “Sudah banyak korban, air minum di sumur tidak layak dikonsumsi lagi. Keluarga kami terpaksa membeli air galon dari daerah lain,” katanya.

Selain Kantor Gubernur, para tokoh adat ini juga mendatangi Polda Maluku dan Kodam 16 Pattimura. Tuntutannya sama minta aparat keamanan menindak tegas aktivitas penambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri dan sianida. Para tokoh adat juga mendatangi Komnas Maluku untuk mengadukan masalah Gunung Botak dari aspek dugaan pelanggaran HAM.(IAN)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *