Gubernur Perintahkan Bentuk Tim Kecil Turun Ke Seram

Gubernur Perintahkan Bentuk Tim Kecil Turun Ke Seram

SHARE
Kepala Suku Naulu menyampaikan langsung keresahan dan tuntutan mereka kepada Gubernur Maluku Said Assaggaf terkait aktifitas perusahaan di hutan Pulau Seram. FOTO: PRISKA BIRAHY

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Perwakilan masyarakat adat di Pulau Seram akhirnya bertemu dengan Gubernur Maluku Said Assaggaf. Said Assaggaf pun berjanji untuk membantu permasalah yang dibawa masyarakat adat di ruang rapat, Rabu (7/11/2018) siang. Yakni membentuk tim investigasi kecil ke lokasi perusahaan di Seram serta mengirimkan hasil audiensi itu ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Tabaos Masyarakat Adat Seram itu sebelumnya berdemo di depan kantor gubernur. Mereka meminta pertanggungjawaban gubernur atas rekomendasi yang dikelurakan kepada sejumlah perusahaan yang sekarang beroperasi di hutan Pulau Seram. Mereka menilai rekomendasi itu semacam restu atas aktifitas perusahaan yang kian merusak hutan.

Dalam audiensi, gubernur menyebut rekomendasi itu bukan ijin. “Rekomendasi itu bukan ijin. Pemerintah tidak akan kasih ijin kalau rakyat susah. Saya tidak mungkin terlantarkan rakyat apalagi masa pemerintahan mau habis. Saya takut dosa dan disumpah,” tegas Said Assaggaf di hadapan 10 perwakilan massa.

Gubernur pun baru mengetahui adanya sejumlah perusahaan yang beroperasi tidak sesuai ijin. Hal itu pula yang disampaikan perwakilan masyarakat Seram. Untuk itu Said minta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie untuk segera membentuk tim kecil yang turun ke Seram.

“Besok (8/11/2018) dong ke Dinas Kehutanan untuk bentuk tim kecil turun ke Seram. Pastikan soal aktifitas dan tempat tempat keramat yang dirusak di wilayah adat,” kata Said kepada perwakilan warga dan kepada Kadis Kehutanan yang hadir dalam audiensi itu.

Tim itu bertugas menghimpun data lapangan soal aktifitas perusahaan yang meresahkan warga adat. Apalagi dari laporan warga, perusahaan telah mencaplok wilayah hutan keramat yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat di sana.

Tak hanya itu Said pun meminta untuk mendata nama dan jumlah perusahaan yang beroperasi di sana. Dia menyebut, menteri tidak akan memberi ijin jika pengelolaan hutan produksi itu ditolak warga. “Ibu menteri pasti tidak akan kasih ijin kalau dia tahu warga tidak setuju,” jelas dia.

Pernyataan dan laporan dari warga siang tadi juga bakal segera dikirim ke Kementrian Kehutanan Republik Indonesia untuk mendapat tanggapan. Pasalnya dia menilai laporan warga sudah cukup kuat terkait keresahan yang ditimbulkan perusahaan.

Natupane Nahatua, pemuda asal Suku Naulu Seram memberikan sejumlah fakta di lapangan. Dia menyebut masyarakat masih memegang teguh adat dan amat bergantung dengan hutan. Sayangnya area hutan keramat malah ditebang.

“Namanya Kampung Baru itu hutan karamat yang sekarang ditebang. Di situ masyarakat mencari binatang untuk acara adat, ada juga tanaman obat serta tempat cari bulu burung untuk dipakai di kepala,” jelas Natupane yang juga membawa kertas berisi pernyataan sikap warga Naulu itu.

Kepala Suku Naulu, Sahune Matoke meminta gubernur menjadikan wilayah adat sebagai pemerintahan definitif dan bukan administatif.

Menurutnya warga banyak beraktifitas di hutan. Termasuk mencari bulu dari jenis burung tertentu untuk dikenakan di kepala. Sebelum memakai bulu burung, mereka menggunakan rambut manusia yang telah dipotong kepalanya. “Apakah kami harus kembali ke masa lalu dan pakai rambut manusia. Kami mohon ini diperhatikan bapak sebab hutan kami sudah dibabat habis,” keluh Natupane.

Kepala Suku Naulu, Sahune Matoke juga menyatakan kekhawatiran serta keresahan warga Suku Naulu. Sahune meminta kepada gubernur agar tidak menutup mata dari warga adat. “Beta minta bapak untuk memperhatikan katong akar budaya dan adat di Maluku. Katong ini satu suku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.

Mereka berharap pemerintah tidak mengaibaikan warga suku yang ada sejak dulu Pulau Seram Maluku. Sebab selama ini wilayah mereka hanya diakui sebagai negeri administratif. “Kita minta Suku Naulu punya pemerintahan adat yang definitif. Apakah kita ini orang pendatang,” tutup Sahune. (PRISKA BIRAHY)

loading...