4 Orang Dengan Gangguan Jiwa di Maluku Dipasung Bertahun-Tahun, DPRD Minta Dinsos Bertanggung Jawab

by
Anggota DPRD Provinsi Maluku Mumin Refra. FOTO : DAC

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Bertahun-tahun empat warga di wilayah Provisni Maluku mengalami nasib malang. Mereka dipasung karena mengalami gangguan jiwa.

Keempat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu adalah Christian Waitobi (53) dan Monica (36) asal Desa Marlasi, Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dua lainnya di Kota Tual. Yakni Mohammad Kasim Ainarwawan (29) asal Desa Temedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Ketty (34) Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra mengatakan empat ODGJ itu dipasung anggota keluarganya karena dianggap membahayakan keselamatan warga lain.

Mumin mengungkapkan menemukan kasus pemasungan empat warga tersebut saat melakukan pengawasan di daerah pemilihannya (Dapil) beberapa waktu lalu.

Mumin mengakui prihatin atas kondisi yang dialami keempat warga itu.

“Selaku anggota dewan kami menyesal dengan pemasungan yang terjadi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Karena sudah bertahun-tahun. Dan pemasungan ini bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah bagi mereka,” kata Mumin kepada wartawan di Ambon, Senin (6/9/2021).

Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku ini, mendesak Pemerintah Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru dan Provinsi Maluku segera mengambil langkah serius terhadap masalah ini.

Mumin minta pemerintah daerah secepatnya menangani empat ODGJ yang dipasung itu. Mereka harus ditangani pihak Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Pemprov Maluku di kawasan Nania Ambon.

“Pemasungan ini kurang lebih sembilan tahun di Desa Temedan dan Taar Kota Tual, kemudian di Aru juga sama. Ini pemasungan yang sudah bertahun-tahun, karena itu saya minta ke Pemerintah kabupaten dan kota juga Provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) lebih intens untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani kasus ODGJ yang dipasung,”ujarnya.

Selanjutnya menurut Mumin, meskipun secara psikologis mengalami gangguan, namun sebagai warga negara, keempat warga itu memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari pemerintah dalam proses penyembuhan.

“Kita akan mendorong dan mensupport, kita juga akan panggil Dinsos untuk bertanggung jawab atas persoalan ini. Mereka harusnya bisa diangkut dari daerah asalnya ke RSKD Nania Ambon, agar mendapat penanganan intens, sehingga ini perlu dianggarankan agar hak-hak mereka sebagai warga negara bisa diterima,”tegasnya. (DAC)