74 Tahun Halaman Belakang Nusantara Oleh : Nicolas David Maspaitella

by
Nicolas David Maspaitella. FOTO : DOK PRIBADI

HARI ini, tepatnya 17 Agustus 2019 kita memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Tahun. Bukanlah perjuangan yang mudah, berawal dari sumpah pemuda, dua kali sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara bahasa nusantara berasal dari bahasa jawa kuna yaitu “nusa” yang artinya pulau dan “antara” yang artinya diseberang. Kata nusantara pertama kali dalam literature bahasa jawa yang merupakan gambaran konsep kenegaraan Majapahit. Nusantara dalam konsep kenegaraan majapahit merupakan untuk sebutan pulau-pulau lain diluar jawa yang sudah tidak mendapat pengaruh budaya jawa, tetapi diakui sebagai daerah taklukan majapahit dimana para penguasanya wajib memberikan upeti kepada kerajaan majapahit.

Bagaimana kabar 74 tahun halaman belakang dari nusantara yaitu bangsa Melanesia yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Berbicara pasal 33 UUD 1945 dan melihat realita kekinian, membuat jiwa kita geram, realitanya siapa yang dimakmurkan oleh sumber-sumberdaya yang ada di darat, laut, dan udara. Investor dan Pemerintah hanya focus kepada hasil lobby proyek dan keputusan yang ada. Salah satu contoh PT Freeport yang menguras 68 juta ton bijih, 1,2 juta hingga 1,3 juta ton tembaga, dan 2,5 juta ons emas.apakah sudah memakmurkan tanah papua?

Mari kita belajar dari Papua yang meski mendapatkan daerah otonomi khusus (otsus) tetapi tak menjamin kemakmuran yang lebih baik, lantas bagaimana dengan investasi terbesar sepanjang sejarah yaitu blok masela di Maluku? Maluku saat ini terpuruk sebagai provinsi termiskin ke-4 di Indonesia, dengan sumber daya alam yang besar namun tak didukung dengan fasilitas infrastruktur dan dana alokasi umum (DAU) yang tak mampu membiayai provisi kepulauan tersebut.

74 Tahun Indonesia merdeka delapan kabupaten dari sembilan kabupaten di Provinsi Maluku masih masuk dalam daftar 122 Kabupaten Daerah Tertinggal 2015-2019, BPS Provinsi Maluku merilis data profil kemiskinan Maluku per September 2018, Selasa. Data yang telah dipublikasikan di website resmi BPS Maluku tersebut menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 317,84 ribu jiwa atau 17,85 persen. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Maluku 18,12 persen.

loading...

Kamis, 15 agustus 2019. MA Hukum Presiden Bayar Rp 3,9 T ke Korban Kerusuhan SARA Maluku, PN Jakpus memerintahkan Presiden dkk membayar ganti rugi Rp 3.944.514.500.000 kepada 213.217 Kepala Keluarga (KK). Dengan rincian Rp 15 juta untuk bahan bangunan rumah dan Rp 3,5 juta untuk masing-masing KK. Lucunya ketika presiden Joko Widodo yang harus menjadikorban cuci tangan kepentingan politik elit yang sama sekali tidak bertanggungjawab saat itu.

Kerusuhan yang membumi hanguskan Maluku saat itu adalah agenda kepentingan elit Jakarta, bukan berawal dari peristiwa terminal batumerah Ambon. Lantas Jika Presiden yang bertanggungjawab atas korban tragedi Maluku lalu siapa yang menjadi tersangka atau actor yang harus bertanggungjawab atas tragedi tersebut?

Mari kita kembali ke Investasi terbesar Republik Indonesia setalah 74 Tahun merdeka yaitu “Blok Masela”. Pemberian hak partisipasi sebesar 10% sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016.“Banyak orang yang beranggapan bahwa PI 10% adalah keuntungan yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku. Padahal, PI 10% itu sebenarnya merupakan keikutsertaan modal kerja,” jika Pemda Maluku ingin mengambil keuntungan 10%, maka wajib hukumnya untuk menyertakan modal investasi atau uang tunai sebesar 10%.

Sehingga, dari Rp289 triliun anggaran Blok Masela, maka Pemda Maluku harus menyerahkan modal sekitar Rp28,9 triliun. besaran jumlah tersebut, baik Pemda Maluku maupun KKT tidak akan mampu memenuhinya. Sebab, APBD Provinsi Maluku hanya Rp2.8 triliun, sementara KTT hanya Rp900 miliar. Jangankan 10%, 1 persen saja mencapai Rp2.9 triliun, kita tidak mampu,Indonesia hanya memperhitungkan sumber daya alam Maluku tidak orang Maluku. ” Maluku Mati Harga disaat orang lain meneriakan NKRI Harga Mati ! Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *