Ada Pengecualian Selama PKM untuk Warga 3 Kecamatan di Pulau Ambon

by

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Beberapa pemuda Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) bertemu Sekretaris Kota (Sekot) Ambon A.G. Latuheru menyoal detil penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2020. Hasilnya, ada keringanan aturan khusus bagi warga dari 3 Kecamatan di Kabupaten Malteng yang boleh masuk ke Kota Ambon selama masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Tentu tanpa mengabaikan detil syarat kesehatan.

Pasal 6 dalam Perwali tersebut sebelumnya mendulang pertanyaan dan protes. Khususnya dari mereka yang bekerja sebagai pedagang, sopir, kerja yang bukan PNS, swasta atau kantoran serta yang punya aktivitas lain.

BACA JUGA: Pasal 6 Perwali PKM yang Dinilai Mencekik Pekerja Bukan Penduduk Ambon

Dalam pertemuan itu Sekot menyebut ada Keputusan Walikota yang nanti dikirim ke tiga kecamatan terkait aturan Pasal 6 Perwali Nomor 16 Tahun 2020. “Ini untuk tiga kecamatan yang satu daratan di Pulau Ambon ya. Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu. Makanya itu kita sudah terjemahkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota khusus bagi mereka yang tugas bukan PNS, swasta dan juga mereka yang lakukan aktivitas hari-hari di Ambon dan tinggal di 3 kecamatan itu,” terang Latuheru usai rapat bersama di lantai II Ruang Rapat Sekot Ambon, Jumat (5/6/2020).

Pemuda Kecamatan Leihitu bersama sekretaris Kota Ambon usai pembahasan pasal 6 Perwali Nomor 16 Tahun 2020

Dia menjelaskan, warga yang melakukan pekerjaan informal tersebut di atas tidak akan dipersulit aktivitas kesehariannya di Kota Ambon. Termasuk mahasiswa, pemerintah kota telah membuat detil penjelasan dalam Keputasan Walikota yang akan terbit dalam beberapa hari kedepan sebelum PKM diterapkan pada Senin (8//2020) mendatang.

Loading...

“Jadi tidak perlu lagi dengan melengkapi rapid test baru masuk Ambon. Hanya surat dari negeri dan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat yang isinya menyatakan orang ini sehat. Dan cek suhu tentunya. Harus punya KTP. Tidak perlu panjang lebar,” ujarnya.

Masa berlaku dua surat keterangan itu adalah 14 hari atau selama PKM diterapkan di Kota Ambon. Jadi orang tersebut tidak perlu lagi ke ibukota kabupten untuk membuat surat. Cukup di negeri dan puskesmas setempat. Itupun hanya sekali bikin, berlaku 2 minggu.

Nah, berbekal surat itu, nantinya mereka wajib menunjukkan ke petugas jaga setiap kali berhenti di check pont. Akan ada pengecekkan suhu lagi di situ untuk memastikan orang tersebut aman. Dengan ukuran suhu yang diizinkan masuk Ambon adalah di bawah 37,5 derajat celcius. Jika suhu di atas itu maka diminta kembali. “Itu saja tidak berat-berat,” katanya singkat.

Rincian itu nantinya akan tersurat dalam Keputusan Walikota yang tengah dibuat final dalam beberapa waktu ini. Rapat yang juga dihadiri bagian hukum itu menyatakan bakal berkoordinasi dengan pejabat di tiga negeri juga pada faskes pratama, puskesmas. “Kita akan sosialisasi perwali dan diteruskan bersama dengan Keputusan Walikota yang atur soal pasal 6 itu bersamaan. Dan khusus berlaku bagi warga tiga kecamatan itu saja,” jelas Latuheru.

Pemerintah kota, katanya tidak tutup mata dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerja informal atau yang beraktivitas di Ambon rerata warga dari tiga kecamatan itu. “Kalau ketat nanti tidak bisa masuk, kita kan di Pulau Ambon, sama,” terangnya.

Sementara pemuda asal Kecamatan Leihitu mengaku bersyukur dengan penjelasan sekot. Bahkan ada Keputusan Walikota yang mau diterbitkan yang khusus mengurai pasal 6. Sebab, hal ini menjadi dilema bagi warga di Leihitu juga dua kecamatan lain di Pulau Ambon yang sebagian besar punya aktivitas di Kota Ambon.

“Pasal 6 dan pasal 11 hanya ditambahkan dengan kebijkan khusus pengecualian 3 kecamatan. Nah, katong bersykur atas kebijakan itu. Karena diberlakukan di Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu dimudahkan. Persyaratan ini dimudahkan,” terang salah seorang pemuda asal Leihitu, Syarif Pelu yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurutnya keresahan serta pertanyaan warga dari negerinya terjawab. Mereka menilai aturan dan perwali itu sangat membantu kota tuntaskan sebaran virus. Namun pada beberapa pasal jika tidak dirinci, maka akan mencekik sebagian warga.

Usai pertemuan ini, katanya, dirinya dan pemuda lain akan menyosialisasikan hal itu kepada warga setempat. Sambil menunggu Keputusan Walikota terbit. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *