Ada Sejak 2017, Alat Katersasi Jantung RSUD Ambon Belum Miliki Izin Operasi

by
RSUD dr Haulussy di kawasan Kudamati Ambon. FOTO : DOK. TERASMALUKU.COM

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Alat katerisasi jantung yang disiapkan RSUD dr. M. Haulussy Ambon sejak 2017 hingga saat ini belum memiliki izin operasi karena belum dilunasi oleh pemerintah daerah.

“Alat ini sangat penting dan sudah ada empat tenaga dokter spesialis jantung di RSUD Haulussy siap mengoperasikannya sehingga nantinya warga yang sakit tidak perlu lagi ke luar Maluku,” kata Direktur RSUD Haulussy, dr. Rita Tahitoe di Ambon, Sabtu (29/8/2020).

Menurut dia, mulai 2010 terjadi perubahan pola penyakit yang awalnya bersifat menular memberikan kontribusi angka kematian tinggi di masyarakat. Namun, sekarang berubah menjadi penyakit tidak menular seperti jantung, strok, kanker, atau pun diabetes.

Sehingga RSUD Haulussy Ambon memang sudah melakukan antisipasi dengan pengadaan alat katerisasi jantung sejak 2017.

“Namun pada 2019, untuk pertama kalinya semua kebutuhan provinsi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)  harus diinput dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAM),” ujar Rita dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku yang dipimpin Ruslan Hurasan.

Loading...

Sayanganya terjadi keterlambatan memasukan data tersebut dalam OMSPAM sehingga pembayarannya juga terhambat. Padahal peralatannya sudah ada dan tenaga dokter juga telah dilatih. Akibatnya, operasional alat katerisasi jantungan ini tidak diizinkan karena belum dibayarkan.

Dia mengakui, pada tahun anggaran 2019 telah dipanjar Rp2 miliar dari  Rp11 miliar yang harus dibayarkan, sehingga masih tersisa Rp8,9 miliar yang tadinya harus dilunasi melalui APBD provinsi tahun anggaran 2020.

Tetapi masalah pandemi COVID-19 maka belum ada realisasi pembayaran sisa dana alat katerisasi jantung tersebut sehingga pihak ketiga selalu mempertanyakan.

“Makanya saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. M. Pontoh meminta Sekda, Kasrul Selang menyurati pihak ketiga membuat surat resmi dari Pemprov kepada  ketiga untuk meyakinkan mereka kapan dibayarkan,” tandas Rita.

Kemarin juga sudah mulai dilakukan pembahasan apakah akan dibayarkan sisa dana Rp8,9 miliar ini mealui APBD Perubahan 2020 ataukah triwulan pertama tahun anggaran 2021.

Dirut RSUD Haulussy bersama Kadinkes dan Sekda akan menemui Gubernur Maluku Murad Ismail meminta dipermudah pembayarannya agar alat ini bisa digunakan setelah mendapatkan izin operasional kalau sudah dilunasi. (ANT)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *