TERASMALUKU.COM,– Berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Program JKN terus dilakukan sebagai tujuan bersama dalam mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dilakukan, khususnya dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan, dapat mendukung optimalisasi jaminan kesehatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru termasuk jajaran pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi secara aktif dalam penyelenggaraan program JKN demi memastikan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin dengan baik,” tutur Mondang dalam kegiatan Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (6/9/2022).
Berdasarkan data yang dimiliki, dari jumlah 106.988 jiwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru, sebesar 92.896 jiwa atau setara 86,83% telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Artinya, pemerintah daerah bersama dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya harus saling bersinergi dan menguatkan komitmennya untuk mencapai predikat UHC demi memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Semoga jumlah tersebut dapat bertambah dengan melakukan sejumlah upaya dan strategi dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini mengingat pula jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN yang juga meningkat dari tahun ke tahun, semoga Kabupaten Kepulauan Aru bisa mencapai UHC,” papar Mondang.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus berkomitmen membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Program JKN.
Dengan jutaan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat, dirinya berharap agar masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang bersumber dari APBN.
“Agar warga yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dapat segera diproses untuk penginputan di aplikasi SIKSNG sehingga bisa ditanggung menjadi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan semoga kedepannya Kabupaten Kepulauan Aru bisa segera mencapai UHC,” ujar Johan. (ADVERTISE)
