AJI  Ambon Gelar Diskusi RUU Penyiaran

by

TERASMALUKU.COM,AMBON-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon menggelar diskusi publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan Keberagaman Konten, Selasa (23/5). Ini dilakukan karena revisi Undang-Undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002, menuai protes publik. Sebab terdapat pasal dalam draf RUU yang terindikasi memperkuat posisi pemilik media, terutama yang swasta untuk kepentingan politik. Selain itu, RUU ini juga untuk memuluskan keseragaman konten.

Ketua AJI Ambon Abdul Karim Angkotasan menilai, jika draf RUU ini disahkan menjadi UU tanpa revisi kritis akan merugikan Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Dalam draf RUU disebutkan muatan siaran untuk lokal hanya 10 persen dari keseluruhan jam siaran setiap hari bagi penyiaran swasta. Siaran yang berkonten lokal diproduksi di wilayah lokal, dengan sumber daya lokal.

Loading…

Sehingga menurutnya, jumlah 10 persen juga dinilai terlalu kecil, tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah. “Ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah. Maluku ini wilayah kepulauan, beberapa kabupatennya menjadi teras Indonesia. Harusnya, revisi RUU penyiaran ini menegaskan media penyiaran agar memperbanyak konten lokal serta jumlah tayangnya,” kata Angkotasan.

Ia menyatakan, diskusi serupa juga  digelar  di Kota Jogjakarta. Hal ini dilakukan untuk menjaring masukan-masukan dari masyarakat tentang kebutuhan dan permasalahan dunia penyiaran. Pemilihan Kota Ambon mewakili kebutuhan masyarakat di Maluku. “Di Maluku tidak semua TV swasta ada, bahkan kalau pun ada, hanya di kota tertentu saja. Begitu juga dengan keberadaan radio,” jelasnya.

Untuk bisa mengantisipasi dampak buruk dari revisi RUU penyiaran, Angkotasan mengatakan, kehadiran dan peningkatan lembaga penyiaran publik (TVRI/RRI) menjadi penting, bagaimana bisa menjangkau semua pulau. “Kami berharap dapat melahirkan masukan-masukan strategis dari diskusi sebagai bahan bagi Kominfo maupun DPR, agar benar-benar memperhatikan masukan dari daerah-daerah,” katanya. Diskusi menghadirkan tiga orang narasumber yakni dari lembaga penyiaran publik, KPID Maluku dan AJI Indonesia. (IAN)