Akses Jalan Lima Negeri Adat Seram Utara Butuh Perhatian Gubernur

by
AKSES TRANSPORTASI. Warga melintas pada salah satu ruas jalan dari Kota Wahai menuju Negeri Kaloa, Elemata, Hatolo dan Manusela, yang sudah bertahun-tahun hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Jika menggunakan sepeda motor dari Kota Wahai, ruas jalan ini cuman sampai di Kaloa, selanjutnya, warga harus berjalan kaki sekira 50 km. FOTO : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Masyarakat dari lima  negeri adat di Kecamatan Seram Utara (Serut) Kabupaten Maluku Tengah, yakni Negeri Kaloa, Negeri Elemata, Negeri Hatolo, Negeri Manusela dan Negeri Maraina, berharap perhatian dan bantuan dari Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua  dan Gubernur Maluku Said Assagaff, terkait akses jalan, yang merupakan salah satu kebutuhan fital bagi mereka.

Harapan warga ini diserap Marlon Olwen, seorang petugas Pendampingan Desa dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PD P3MD) yang bertugasi di wilayah itu kepada Terasmaluku.com,  Selasa (3/10).  Menurut Marlon, harapan warga ini pantas didengar Bupati dan Gubernur, mengingat masyarakat kelima negeri adat itu, harus berjalan kaki sejauh puluhan kilo meter, untuk mendapatkan akses transportasi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

“Miris memang, setelah melihat sendiri keadaan yang kurang memihak kepada masyarakat adat kelima negeri yang ada di Bumi Pamahanunusa ini, warga harus berjuang puluhan kilo meter untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Marlon.

Menurut Marlon, sejak bertahun-tahun setelah merespon program pemerintah pusat, warga setempat akhirnya menerima masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa di Kecamatan Kobi dan Seti yang dimekarkan dari Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Ironisnya, lanjut Marlon, kini masyarakat transmigrasi yang baru saja menempati wilayah Kecamatan Kobi dan Seti sudah menikmati jalan Hotmiks,  bukan saja jalan utama, melainkan semua jalan lingkungan di daerah itu telah diparmanenkan.

“Sungguh miris kami melihatnya. Semacam tidak ada keberpihakan kepada warga masyarakat adat di lima negeri yang ada di Kecamatan Seram Utara itu,” nilainya.

Marlon katakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atau mungkin Pemerintah Provinsi Maluku, sebaiknya mulai juga melirik masyarakat adat di lima negeri tersebut, agar tidak terkesan pilih kasih. Sebab, jika wilayah transmigrasi yang baru saja dibuka, sudah diperhatikan, tambah Marlon, bagaimana dengan masyarakat  pribumi yang mempunyai petuanan adat di Kecamatan Seram Utara itu.  Jangan sampai mereka merasa diabaikan.

Padahal, Marlon menyebutkan, ribuan hektar hutan warga diberikan untuk memenuhi kebutuhan program transmigrasi pemerintah pusat, sementara hutan adat masyarakat asli semakin kecil dengan adanya Taman Nasional Manusela.

“Program Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus menyentuh daerah-daerah pelosok, mungkin ini saatnya Pemerintah dalam hal ini Gubernur Maluku harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat 5 negeri adat di Seram Utara yang menjadi suara hati maayarakat gunung di sana,” pungkasnya.(EMB)