Aliansi OKP Minta Kejati dan Polda Maluku Usut Dana Pinjaman Rp 700 Miliar

by
Puluhan mahasiswa dari Aliansi OKP Kota Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon, Selasa (15/6/2021). Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Puluhan mahasiswa yang menamakan diri aliansi organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Kota Ambon berunjukrasa di Kantor Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Selasa (15/6/2021). Aliansi OKP ini terdiri dari HMI, PMII, IMM dan GMNI.

Dalam aksinya pendemo mendesak Polda dan Kejati Maluku mengusut aliran dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI). Pendemo mencium pinjaman tersebut diduga bermasalah.

“Ada apa dengan pinjaman 700 miliar. Kemana uangnya untuk memulihkan perekonomian,” teriak salah satu orator di depan Kantor Kejati Maluku.

Ia mengatakan, Maluku sampai saat ini masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Indonesia. “Data BPS tahun 2020 menempatkan Maluku di urutan 4 paling bawah sebagai daerah termiskin,” katanya.

Orator lainnya menanyakan dana ratusan miliar rupiah yang dipinjam tanpa melalui prosedur.”Dana dipinjam di luar regulasi. 700 miliar rupiah ini untuk pemulihan ekonomi bukan untuk kepentingan pribadi,” sebutnya.

Selain dana pinjaman ratusan miliar, pendemo juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut pengadaan mobil dinas bekas sebanyak 4 buah.

“Banyak proyek dari anggaran dana pinjaman 700 miliar yang juga diduga bermasalah,” katanya.

Sejumlah poin tuntutan dibacakan Ketua HMI Cabang Ambon Burhanudin Rumbouw dihadapan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba.

Poin tuntutan yang dibacakan diantaranya :

  1. Kami mendesak Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk serius menyelidiki Gubernur Maluku terkait pengadaan mobil dinas 4 buah.
  2. Kami mendesak Gubernur Maluku untuk transparansi soal pinjaman 700 M dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).
  3. Kami mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk serius dalam mengawal aspirasi masyarakat di 11 kabupaten kota dan tegas dalam mengawal proyek-proyek yang mangkrak yang bersumber dari dana 700 M pinjaman dari PT SMI.
  4. Kami mendesak Dinas PU Provinsi Maluku untuk transparansi soal dana proyek trotoar dan drainase kota Ambon, proyek air bersih di Haruku, proyek jalan Waesala SBB yang mangkrak.
  5. Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Dinas PU, DPRD, untuk segera mengevaluasi kontraktor kontraktor yang menangani dana 700 M dari SMI yang bermasalah.
  6. Kami mendesak Gubernur Maluku untuk tidak menekan kebebasan media pers untuk menyampaikan informasi kepada publik.

“Apabila tuntutan kami tidak terakomodir maka kami aliansi OKP kota Ambon akan melakukan konsolidasi besar besaran untuk aksi lanjutan,” kata Burhanudin.

Terkait dengan pernyataan sikap tersebut, Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba, mengatakan aspirasi pendemo akan disampaikan ke  Kejati Maluku.

“Kami berterima kasih kepada kawan-kawan telah mengawal berbagai persoalan pembangunan di Maluku,” tandasnya. (HUS)