Aliansi Taniwel Raya Kembali Desak Anggota Dewan Keluarkan Surat Penolakan PT. GMI

by
Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil SBB, Hata Hehanusa dihadapan Aliansi Taniwel Raya berjanji akan turun lapangan temui PT. Gunung Makmur Indah, (13/10). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Untuk ketiga kalinya Aliansi Taniwel Raya turun dan menyuarakan penolakan mereka akan perusahaan marmer PT. Gunung Makmur Indah (GMI) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

BACA JUGA: https://terasmaluku.com/aliansi-taniwel-raya-tolak-eksploitasi-batu-marmer-pt-gunung-makmur-indah/

Kali ini aksi mereka lakukan di gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Kota Ambon. Isi aksi mereka tak beda jauh dari aksi sebelumnya yang sempat ditemui Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada 8 Oktober 2020 lalu. Namun kali ini mereka lebih tegas dan ngotot agar perwakilan anggota dewan dari SBB memperjuangkan surat pembatalan beroperasi PT. GMI di Taniwel, Kabupaten SBB.

Aliansi Taniwel Raya berorasi di depan gedung DPRD Provins Maluku dalam aksi jilid III

“Di media sudah cukup jelas tertulis, katong dasar penolakan PT. GMI. Tolong koordinasi surat pembatalan. Katong minta surat pembatalan,” seru salah seorang orator di hadapan anggota dewan, Hata Hehanusa.

Loading...

Dalam aksi itu poin tuntutan mereka tidak bergeser. Yakni penolakan eksploitasi batu marmer di kawasan itu. Dan lagi kata para pengunjuk rasa yang merupakan masyarakat adat SBB, sudah ada penolakan dari tiga kampung terhadap PT. GMI. Hal itu dilkukan bahkaan saat kepala dinas Lingkungan Hidup bersama investor turun dan melakukan sosialisasi. “Kemarin DLH dan investor sosialisasi Amdal tapi ditolak tiga negeri,” lanjutnya.

Di hadapan Hehanusa, massa yang sempat saling dorong dengan petugas itu menyatakan hasil pertemuan dengan wagub saat aksi jilid II beberapa waktu lalu itu. Menurut pengunjuk rasa, wagub secara personal menolak aktifitas PT. GMI terkait eksploitasi batu mermer.

Hanya saja, katanya, sebagai eksekutor pemerintahan tidak bisa berbuat apa-apa. Karen aitu mereka mendatangi kantor wakil rakyat daerah untuk mendesak agar perjuangan surat pembatalan segera terbit.

Menggapi itu Hata Hehanusa pun memberikan respon langsung. “Katong akan komunikasi. Esok katong on the spot ke lokasi untuk cari duduk perkara. Beta janji,” serunya melalui pengeras suara kepada massa yang telah mengepungnya di halaman gedung DPRD Provinsi Maluku. Mereka pun berjanji akan menagih janji Hehanusa.

Dalam aksi itu sumpat terjadi aksi saling doring antara pengunjuk rasa perfuman di baris depan denna petigas kepolisian. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *