Amankan Aset, PLN Terima 390 Sertifikat Tanah Dari Kementerian ATR/BPN

by
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (tengah) memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Jumat (25/9/2020). FOTO : PRISKA BIRAHY

TERASMALUKU.COM,AMBON- PLN menerima 390 sertifikat tanah dengan luas 233 ribu meter persegi dari Kementerian ATR/BPN dengan nilai aset sebesar Rp 59 miliar. Itu merupakan aset milik PLN yang dilegalisasi untuk pengembangan dan kepentingan pelayanana ke depan. Jumlah itu tersebar di seluruh Maluku dan Maluku Utara.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam kunjungannya ke Ambon usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/9/2020).

Darmawan Prasodjo menyampaikan kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PLN merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tutur Darmawan.

Jumlah legalisasi aset yang diserahkan kepada PLN, menandakan kemajuan dari yang awalnya hanya 18 persen menjadi 86 persen aset. Aset tanah itu meliputi tanah masyarakat, tanah kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, BUMN dan BUMD.

Loading...

Proses legalisasi dan pengembalian aset juga sebagai upaya pemerintah mencegah tindak korupsi di lingkungan pemerintahan termasuk BUMN. Hal itu ditegaskan langsung oleh

Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers di lobi kantor Gubernur Maluku. “Kami mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara,” tegasnya.

Program manajemen aset ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah. Dalam hal menyelesaikan permasalahan tanah dan sertifikasi tanah ini, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, juga PLN.

Dengan begitu, total penyelamatan aset berjumlah mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran.

Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di empat provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi. Berkat sinergi antara PLN, KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, nilai aset tanah yang diselamatkan lebih dari Rp 1 Triliun. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *