Ambon Menuju PSBB, Oleh: Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH Akademisi IAIN Ambon

by
Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH Akademisi IAIN Ambon

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah keniscayaan yang tidak bisa hindarkan, ini merupakan pilihan yang ada dari Pemerintah Pusat untuk menghambat penyebaran rantai virus Covid-19 di Kota Ambon, di tengah ganti-ganti kebijakan dan tidak optimalnya sistem karantina 14 hari dan PSBR belum mampu menekan kecepatan Covid-19 di Kota Ambon.

Sikap pemerintah pusat yang tidak memilih opsi karantina wilayah atau sering disebut “Lockdown”. Menjadikan Pemerintah Kota Ambon menghitung-hitung kemungkinan opsi PSBB setelah mendapat desakan dari berbagai pihak termasuk DPRD Kota. Padalah ada perbedaan antara PSBB dan karantina wilayah, PSBB hanya bersifat pembatasan (restriction atau limitation) yang  berskala, sedang karantina wilayah penghentian aktivitas masyarakat.

Secara praktik karantina wilayah atau lockdown akan lebih signifikan dari PSBB seperti yang telah diterapkan sejumlah negara seperti, Vietnam, Selandia Baru, Kepulauan Karibia sangat efektif dalam kebijakannya memangkas pergerakan orang di jalan maupun diruang publik dengan kebijakan cepat dilapangan mampu memutus pergerakan covid-19 dengan cepat.

Di Selandia Baru misalnya angka kematian hanya 9 orang dari 1.401 kasus yang dilaporkan meskipun mereka melakukan usaha keras lockdown diterapkan sejak 23 Maret 2020, menutup semua toko, perjalanan antar pulau, pertemuan indoor dan outdoor tanpa batas.  Demikian halnya Kepulauan Karibia Perdana Menteri Silveria Jacobs dari Sint Maarten secara tegas melarang warganya keluar rumah selama dua pekan mulai 5 Aprli 2020 kebijakan lockdown Sint Maarten dianggap menjadi salah satu yang paling ketat di dunia. (Liputan6.com)

Belajar dari Vietnam

Faktor utama yang membuat Vietnam berhasil melakukan Lockdown sebab kebijakan awal yang dilakukan Vietnam sejak perayaan imlek tanggal 26 Januari selesai dan mengetahui China terjangkit Virus ini adalah mereka sudah mengambil ancang-ancang setiap ada keramaian langsung dicegat. Vietnam tidak menganggap remeh virus corona dan tidak mau mengambil resiko sebab Vietnam berbatasan langsung dengan China. Tingkat kewaspadaan di masyarakat sangat tinggi, disamping kedisiplinan mereka mengikuti saran WHO.

Disadari sungguh kita tidak sekuat Vietnam dalam mengendalikan rakyatnya dengan sistem komunis sosialis ada perbedaan dengan sistem berlaku di Indonesia yang menganut sistem negara Hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila.

Sehingga mungkin saja kekhawatiran pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah adalah sistem demokrasi yang begitu longgar belum lagi kesiapan anggaran dan opsi menjaga stabilitas perekonomian juga menjadi pertimbangan, ditakutkan kebijakan ini akan meluluhlantahkan kondisi ekonomi dan krisis keuangan negara.

Apalagi biaya yang mesti disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Kepatuhan pemerintah daerah untuk tunduk pada protokol kebijakan penanganan covid-19 menyebabkan pemerintah daerah mengalami “kegamangan” untuk menerapkan lockdown secara sepihak.

Akibatnya yang terjadi adalah kebijakan yang lebih “mudah” dan lebih “murah” dari sisi biaya dan yang bisa dilakukan yaitu berupa himbauan, maklumat, atau sejenisnya. Inilah tindakan respon cepat yang kita lakukan pada awal hingga akhir maret 2020. sayangnya pilihan kebijakan ini tidak maksimal sebab tipe kedisiplinan dan derajat nilai-nilai ketaatan masyarakat masih sangat rendah bukan hanya di Maluku secara umum di Indonesia.

Dalam bahasa hukum H.C.Kelman ketaatannya yang berjenis compliance dan identification yang merupakan ketaatan hukum yang berderajat rendah karena ketaatan yang disebabkan karena takut sanksi dan takut menjaga kepentingan dan hubungan baiknya terganggu, idealnya ketaatan yang bersifat internalization yang diharapkan untuk menghadapi virus Covid-19 yaitu ketaatan yang tertinggi nilainya karena lahir dari kesadaran kritis kepatuhan karena betul-betul sesuai dengan nilai-nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya.   Dalam konteks ini Vietnam sekali lagi mampu membuktikan dirinya sangat disiplin, tertib dan patuh dan dengan penegakan hukum yang kuat karena didukung sistem negara komunis sosialis,  negara diatas segala-galanya

Upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 disadari sungguh bukan perkara mudah karena ratusan ribu hingga jutaan masyarakat yang harus dikendalikan dan kecepatan laju virus yang sulit dideteksi, jadi ketakutan ini pada akhirnya beralasan karena pemerintah daerah belum tentu memiliki kemampuan ‘kesiapan” baik dari sisi anggaran, SDM, sistem penegakan aturan, akibatnya kebijakan gradual bertahap “setengah hati” alias ‘tanggung” terjadi disetiap daerah dan sangat bervariatif, termasuk di Provonsi Maluku.

Awalnya dilakukan sistem pembatasan berskala kecil, seperti penutupan kegiatan sekolah, pembatasan pendidikan, penghentian beribadah di tempat ibadah, penerapan sistem karantina 14 hari, keharusan mengenakan masker diluar, hingga penerapan PSBR melalui penutupan pelabuhan bagi penumpang, larangan mobil angkutan antara kota mengankut penumpang dan kebijakan pemerintah larangan mudik. Belum mampu secara signfikan memutus penyebaran virus corona di daerah ini.

Dalam Praktiknya di Maluku melalui pendekatan PSBR dipandang tidak berhasil menekan atau memutus tingkat penularan wabah ini. Hal ini dibuktikan meningkatnya angka suspect dan yang terkonfirmasi positif covid-19 di Provinsi Maluku terus meningkat.

Aspek Hukum penetapan PSBB

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu masyarakat atau penduduk dalam suatu wilayah yang di dugah terinfeksi Civid-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi paling lama 14 hari yang dapat saja diperpanjang jika masih ada kasus baru.

Seharusnya dalam keadaan darurat kebijakan ketatanegaraan darurat (staasnoodrecht) lebih memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun ada hal yang tidak terinci dalam PMK tentang Pedoman PSBB adalah berapa standar jumlah peningkatan kasus Covid-19 yang masuk kategori cepat sesuai syarat yang diatur dalam PMK maupun PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB, berapa jumlah korban, apakah Kota Ambon yang jumlah terkonfirmasi 23 orang sudah cukup untuk diterapkan BSBB, sehingga jelas syarat yang diperlukan daerah.

Loading...

Ketidakjelasan syarat bisa menyandara Kota Ambon untuk mendapat status PSBB karena belajar dari Kota Makassar pada saat di setujui PSBB oleh Menkes 16 April 2020  jumlah pasien positif sebanyak 153 orang dengan 224 pasien PDP dan 535 ODP. Pastinya Kota Ambon akan tersandra kebijakan pemerintah pusat jika standar jumlah kasus seperti kota Makassar.

Pemberlakukan PSBB tanpa ada instrumen hukum dan upaya penegakan hukum yang kuat adalah kesi-sian sebab kepatuhan masyarakat untuk membatasi diri diruang publik sangat menentukan efektifitas pemberlakuan PSBB. Karena merupakan produk hukum, PSBB akan memuat aturan yang sifatnya pengendalian dan penertiban masyarakat dalam keadaan darurat sebagai upaya mencegah laju penyebaran virus covid-19.

Berdasarkan Pasal 13 PMK 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB maka penerapan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegaiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, pembatasan sosial budaya, moda trasportasi kegiatan lainnya.

Selama masa inkubasi penyakit. Artinya pembatasan kegiatan dan pengendalian orang akan dilakukan secara besar-besaran. Meskipun ruang lingkupnya hanya pembatasan, kita berharap Perwali tentang Pelaksanaan PSBB bisa memperluas ruang lingkup pembatasan dengan sanksi yang lebih terinci dan mengikat.

Kebijakan PSBB nantinya harus mampu menekan orang berkumpul dan berkerumun baik di jalan maupun di tempat umum, bisa dipastikan PSBB tidak akan berhasil jika masih banyak orang dijalan dan ditempat publik. Dengan belajar metode yang dilakukan Vietnam maka hal yang harus diatur lebih rinci dalam Peraturan Walikota Ambon dalam melaksanakan PSBB adalah penguatan materi pengaturan penegakan Perwali soal PSBB.

Satpol PP harus diberi kewenangan khusus untuk melakukan tindakan persuasif dan tegas dilapangan, dibantu oleh aparat kepolisian, TNI polri, aparat desa, RT, RW dan elemen masyarakat, untuk bisa membubarkan setiap kerumunan warga dengan berbagai metode.

Dalam pengendalian di lapangan harus banyak upaya yang dilakukan guna mengefektifkan PSBB terutama pada aspek pengendalian dilapangan dan pembatasan kepadatan di jalan raya. Selain aturan yang harus rigit, tegas dan komprehensif maka jalan-jalan utama harus ditutup, ruang-ruang publik ditiadakan, toko, pusat keramaian ditutup, Jam malam diberlakukan, kebutuhan keluar rumah hanya berlaku 2 kali seminggu untuk kebutuhan belanja bahan pokok, jam keluar diatur berdasarkan zona wilayah hari dan waktu, pos dan petugas disiagakan di setiap jalan, akses ke kota di batasi hanya untuk perkantoran, logistik dan urusan tertentu berkaitan dengan penanggulangan covid-19.

Jika hal seperti bisa diatur dalam Perwali nantinya, aturan hukum akan lebih efektif. Pada aspek penindakannya diatur ketentuan penegakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku seperti melalui pasal 93 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi diancam kurungan paling lama 1 tahun termasuk menggunakan sanksi denda makismal 100 juta dan sanksi administrasi seperti tidak mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Meskipun ketentuan sanksi ini merupakan domain rezim hukum karantina wilayah bukan PSBB namun perlu terobosan hukum sanksi ini bisa digunakan agar kepolisian bisa bertindak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk menaati penerapan PSBB.

Aspek Kesiapan Pemkot Ambon

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 PMK 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB aspek kesiapan yang diperlukan dalam PSBB adalah kesiapan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Selain data kuantitatif berkaitan dengan peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurung waktu tertentu, terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain, dan adanya buktiterjadi transmisi lokal artinya telah terjadi penularan virus antar manusia dalam satu wilayah.

Kesiapan pemerintah kota dan masyarakat dalam menyambut penetapan PSBB sangat menentukan dalam menekan peredaran Covid-19.  Terutama dari kesiapan dari aspek ekonomi, anggaran, sosial, dan keamanan. Sebab pemerintah kota harus menyiapkan kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak.

Itu diatur dalam UU kekarantinaan kesehatan yang mengharuskan pemerintah menyediakan kebutuhan hidup dasar selama penerapan PSBB.  Hal in diatur dalam ketentuan pasal 9 PMK 9 Tahun 2020. Sehingga konsekuensinya pemerintah sudah mempersiapkan anggaran yang cukup untuk menyediakan paket sembako, ketersediaan sarana kesehatan, aspek keamanan dan memperhitungkan jumlah masyarakat yang terdampak

Jika salah mengkalkulasi dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat, sebab akan menimbulkan ketakutan tidak mendapatkan paket sembako, karena itu distribusinya harus merata dan terukur agar dipastikan masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan. Jangan sampai terjadi rebutan jika kurang, karena orang akan lebih takut tidak mendapatkan sembako dari pada takut dengan korona.

Sehingga data masyarakat kurang mampu sudah harus diverifikasi dari sekarang, termasuk korban PHK, masyarakat ekonomi lemah, UMKM yang terdampak, sektor-sektor jasa seperti ojek, tukang becak, pekerja buru lepas, buru kasar, dan lain-lain data dan alamat lengkapnya sudah harus didata dengan baik. Demikian pula kesiapan inprastruktur distribusi, kesiapan petugas relawan covid juga disiapkan. Sebab warga yang akan dilayani bukan hanya di zona merah tetap semua yang terdampak berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

Sambil menunggu penetapan PSBB akan lebih baik jika Pemkot Ambon menerapkan pembatasan kecamatan atau berskala desa, dan memberlakukan jam malam dan pembatasan di ruang publik sembari melakukan pendataan dan penelusuran jumlah warga yang terdampak virus, termasuk menghitung secara pasti jumlah anggaran dan ketersediaan kebutuhan dasar dan fasilitas yang diperlukan. (*)

Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH Akademisi IAIN Ambon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *