TERASMALUKU.COM,MBON, – DPRD desak Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk mengevaluasi kebijakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Robby Sapulette yang dinilai tidak mampu menjalankan sejumlah program.
Ada banyak program yang dijanjikan Robby sejak 2018 namun tidak rampung pada 2019. Mulai dari perbaikan dermaga speedboatWayame, pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di kawasan Batu Merah, meminimalisir jumlah trayek di kota Ambon, rekayasa lalu lintas.
Ada juga rencana penertiban parkiran, penertiban terminal Mardika, perbaikan parkiran elektronik di Puskud Ambon, dan beberapa program lainnya. Namun, tak satupun janji tersebut yang direalisasikan hingga kemarin.
“Kadis Perhubungan ini hanya banyak wacana tapi hasilnya nol. Banyak yang dijanjikan untuk diselesaikan, tapi tidak mampu merealisasikannnya. Hanya omong kosong belaka tak ada (tugas) yang selesai,” kata Anggota DPRD Kota Ambon Rovik Akbat Afifudun, kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Rabu (15/5).
Rovik menilai, sejumlah janji yang disampaikan Kadis Perhubungan Kota Ambon, ibarat status di media sosial yang tidak jelas dan dianggap tidak profesional.
“Sampai hari ini tidak ada yang dijalankan. Rekayasa lalu lintas saja gagal, ditambah sejumlah wacana yang dijanjikan tanpa dijalankan,” terangnya.
Dia akan mengusulkan kepada fraksi PPP untuk melakukan rapat internal sehingga turut memasukan hal tersebut dalam rekomendasi fraksi untuk disampaikan kepada wali kota nanti.
“Fraksi PPP nanti akan rapat internal terkait persoalan ini. Dan kalau saya, pandangan saya soal ini, mengevaluasi kinerja kadis yang kabanyakan wacana tanpa realisasi. Nanti dalam laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ),” ujar Rovik. (PRISKA BIRAHY)
