TERASMALUKU.COM,AMBON, – BPJS Kesehatan menggelar forum komunikasi dengan pemerintah Provinsi Maluku. Hal itu dilakukan untuk meresponi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, Selasa, (16/5/2023).
Kegiatan yang berlokasi di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Maluku itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan mengapresiasi kinerja pemerintah atas pencapaian enam kabupaten/kota yang telah Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Maluku.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dukungannya dalam implementasi program JKN-KIS yang selama ini berjalan dengan baik. Kami juga mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku sehingga enam kabupaten/kota telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Maluku. Rasanya akan segera menyusul dua kabupaten/kota yang lain untuk mencapai UHC”, ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dr. Yessi Kumalasari, MPH., AAAK.
Pihaknya juga menyampaikan hal lain yang tak kalah penting yakni pemberian layanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam pemberian layanan Kesehatan di FKTP dan FKRTL, meskipun dalam catatan kami, ada permohonan pelaksanaan pelayanan cathlab yang masih menjadi bahan diskusi di level kami di BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX yang mesti kami eskalasi ke kantor pusat. Dalam kesempatan ini sekiranya jika ada saran atau masukan dari Bapak/Ibu, akan kami terima dengan senang hati ”, jelas Yessi.
Secara keseluruhan, pelaksanaan program JKN-KIS di Provinsi Maluku ini sudah berjalan dengan baik, namun demikian di tahun 2023 ini BPJS Kesehatan menggandeng para mitra untuk melakukan transformasi mutu layanan di FKTP dan FKRTL.
“Di tahun 2023 ini BPJS Kesehatan melakukan transformasi mutu layanan yaitu pelayanan mudah, cepat dan setara. Jadi BPJS Kesehatan tidak hanya fokus untuk mempercepat perluasan kepesertaannya, tapi juga memperluas fasilitas Kesehatan di FKTP maupun FKRTL, yang tentu saja perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Dinas terkait dalam pelaksanaannya”, tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, pun meresponi capaian Maluku tersebut.
“Sehubungan dengan kegiatan ini, kami berharap Peserta forum ini dapat menyimak dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan pada hari ini dapat dicapai dengan berbagai strategi program yang akan kita tetapkan nanti untuk pelaksanaan di tahun 2023”, ungkap Sadeli.
Dirinya juga menambahkan bahwa berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan Mei 2023, jumlah peserta program JKN di Provinsi Maluku baru mencapai 94,62% atau sejumlah 1.785.306 jiwa sehingga diperlukan kolaborasi antar dinas terkait untuk mencapai UHC di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
“Untuk mencapai UHC tersebut tidak hanya dilakukan peningkatan jumlah kepesertaan program JKN, namun juga dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan agar manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh masyarakat maluku secara utuh”, tutupnya.
Penulis : Priska Birahy
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
