Posisi Pendamping  Korban Kekerasan Seksual  Bakal Dipertegas di SOP Perwali UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

oleh
oleh

TERASMALUKU.COM,-Legalitas dan akses pendamping korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan bakal diperkuat pada SOP Perwali UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini mengemuka saat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (PPAMD) Kota Ambon bersama Rumah Generasi menggelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Peraturan Walikota (Perwakot) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Dinas PPAMD, Rabu (29/11/23) di Balai Kota Ambon.

Dalam paparannya tenaga ahli hukum Jemmy Pieters, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pattimura mengemukakan UPTD dimaksud untuk menjawab perintah undang-undang. Jika sebelumnya P2TP2A secara kelembagaan sulit dalam hal anggaran karena non APBD, serta secara structural tidak bisa berkoordinasi dengan OPD.

‘’Ketika Permen 6 / 2018 dicabut dan tidak berlaku maka seyogyanya lembaganya juga harusnya selesai, karena itu P2TP2A memang sudah tidak ada, itu adalah pertimbangan hukumnya,’’ tegas Jemmy.

Jika terbentuk, UPTD Perliindungan Perempuan dan Anak maka kerjanya semakin nyata, karena menurut Jemmy perempuan dan anak adalah subjek yang harus dilayani. Artinya pemenuhan haknya menjadi target utama, karena sudah saatnya sumber APBDnya ada dan lembaga lain bisa jadi suportingnya.

Menurut Jemmy,Undang-undang  12/2022 itu memerintahkan untuk membuat Perwali terkait UPTD ini. Jika harus menunggu Perpres tentang pembentukan UPTD belum ada sama sekali. Karena aturannya ada pada Permen P3A maka itulah yang menjadi dasar Perwali karena Kota Ambon tipe A maka Permen inilah yang dipakai sebagai dasar.

‘’Karena UPTD perempuan dan anak ini juga ikut melindung saksi dan keluarga, meski Permen P3A tidak ada klausul kekerasan seksual pada anak dan perempuan maka tetap kita gunakan sebagai dasar dan bisa disesuaikan dengan Perpres untuk UU No 12/2022 nantinya,’’ jelas Jemmy dalam paparannya.

BACA JUGA :  Tahun Depan Festival Hatta-Sjahrir Tampilkan Seni Budaya Banda-Minangkabau

Dalam perwali tentang pembentukan UPTD Perempuan dan Anak ini, yang paling inti adalah soal fungsi. UPTD yang akan dibentuk ini bisa melakukan aktifitas layanannya  lintas kabupaten / kota.

‘’Dari struktur dan fungsi UPTD yang akan dibentuk akan terjadi siklus layanan yang selesai, ‘’ sebut dosen hukum di FH Unpatti ini.

Jadi Perwali ini, menurut Jemmy akan menggabungkan dua aturan untuk perlindungan  dan pemenuhan hak korban.

Sementara menurut Kadis PPAMD Kota Ambon, Meggy Martje Lekatompessy, pembentukan UPTD PPA ini merupakan amanah undang-undang yang harus dibentuk. Setidak sudah dua tahun dan setidaknya Mei 2024 sudah ada UPTD PPA ini.

Namun menurut Meggy untuk implementasi dia pun belum bisa memastikan karena ada sejumlah factor diantaranya kesiapan SDM, sarana dan prasarananya, serta SOP terkait layanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

‘’Ya kami berharap tidak hanya secara aturan nomenklaturnya ada tapi soal pelayanan kepada korban juga harus terwujud,’’ jelas Meggy.

Dalam konsultasi public yang ikut digawangi Rumah Generasi ini, sejumlah Lembaga  swadaya perlindungan anak dan perempuan mempertanyakan apakah dalam Perwali ini akan membahas hal teknis serupa legalitas para pendamping korban yang ditunjuk untuk mengadvokasi kasus.

Ella Loupatty dari Walang Perempuan mempertanyakan anggaran dan legalitas pendampingan yang selama ini tidak jelas secara struktur. Sehingga kerap menimbulkan masalah terkait akses dan mobilitas pendamping.

Jemmy Pieters menjawab hal ini dengan penegasan pada SOP teknis Kerjasama antar Lembaga yang bisa dibangun bersama UPTD. (***)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.