Anggota DPRD Maluku : Masyarakat Malra-Tual Minta Pemprov Bangun Infrastruktur

by
Jembatan Fait yang mengubungkan Dusun Fair Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dan Taman Vat Wahan Kabupaten Malra ambruk Sabtu (1/12/2018). FOTO : DOK. (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membangun infrastruktur dasar berupa jalan, jaringan air bersih, talud penahan ombak, talud penahan tanah, dan sarana ibadah seperti masjid dan gereja.

“Harapan dan permintaan masyarakat disampaikan ketika kami melakukan agenda reses di dua wilayah tersebut,” kata anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Malra, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Mumin Refra di Ambon, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, ada begitu banyak harapan warga ketika berdialog dan disampaikan berbagai kebutuhan yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, harapan dan permintaan masyarakat terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan memang harus direalisasikan pemprov, karena jika saat musim-musim tertentu, jalur laut tidak mudah dilalui karena cuaca ekstrim.

Sebab kondisi geografis wilayah di dua daerah ini terdiri dari banyak pulau, dan masyarakat membutuhkan akses jalan yang lebih memadai sebagai sarana untuk menjual hasil bumi ke pasaran.”Mereka juga meminta agar Pemprov Maluku segera membangun talud penahan ombak guna mencegah abrasi karena banyaknya desa di wilayah pesisir,” tambah dia.

Harapan ini disampaikan saat berdialog dengan dengan masyarakat di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar (Malra), Desa Wain, Kur, Toyando, Pam dan sejumlah desa lainnya di Kota Tual, sebab seluruh desa ini berhadapan langsung dengan laut lepas.”Permintaan ini akan menjadi masukan yang sangat berarti untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan harapan yang telah disampaikan,” ujarnya.

Untuk merealisasikan keinginan masyarakat tersebut, dirinya akan membangun koordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang membidangi keuangan dan infrastruktur serta SKPD teknis di lingkup Pemprov Maluku.

“Hasil reses ini menjadi prioritas untuk melihat keluhan dan permintaan masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan, dan permintaan itu harus ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi harapan warga bisa direalisasikan,” terangnya. (FUAD/ANT)