Anggota DPRD : Pinjaman Rp700 Miliar Harusnya Bangun Jembatan Belum Rampung di Maluku

by
Jembatan Waikaka di Desa Tala Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) roboh akibat hujan deras di wilayah itu, Jumat (19/6/2020). FOTO : ISTIMEWA.

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dana pinjaman Pemprov Maluku dari PT. SMI sebesar Rp700 miliar semestinya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jembatan yang terbengkalai atau sudah lama dibangun namun belum rampung.

“Kita mengharapkan Pemprov dalam hal ini Dinas PUPR harus jujur untuk mengatakan kondisi wilayah yang ada di 11 kabupaten/kota, dan kalau bisa dana itu digunakan membangun jembatan yang 10 tahun tidak rampung seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara yang dikerjakan dari 2015,” kata anggota DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Selasa (25/5/2021).

Karena ternyata program-program itu dikerjakan dengan dana tersebut di wilayah-wilayah yang gampang sekali terakses, padahal wilayah-wilayah kontribusi dengan angka kemiskinan terbesar itu kurang.

“Kita jujur dan terbuka menyampaikan seharusnya adalah fokus , di mana perhatian mereka adalah dokumen perencanaan RPJMD sesuai visi-misi Gubernur Murad Ismail – Wagub, Barnabas Orno yang sudah tercatat perencanaannya setiap tahun kerjakan program apa saja,” ujar Amir.

Ada tiga hal yang selalu Gubernur Murad ingatkan dan harus didukung SKPD yakni mengurangi angka kemiskinan, masalah kesejahteraan, serta mengawal sumber daya alam (SDA).

Dana pinjaman Rp700 miliar itu semua fokus di PUPR, padahal kalau bicara kemiskinan bagaimana jaring pengaman sosial akibat virus corona ternyata tidak tersentuh.

“Kita jujur saja bahwa daerah pemberi kontribusi kemiskinan terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi ternyata jatah yang diterima dari alokasi Rp700 miliar itu tidak mencapai Rp10 miliar,” tegas Amir yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku ini.

Kemudian juga pada wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Betul di sana ada Bupati dan Wabupnya, tetapi tanggungjawab itu kewenangan provinsi juga dan pinjaman ini juga menjadi beban 11 kabupaten dan kota. Namun, sayangnya fokus programnya hanya pada wilayah gampang terakses dan sudah cukup maju dari aspek ekonomi dan tingkat kemiskinannya,” tandas Amir.

BACA SELANJUTNYA