Antisipasi Lonjakan Kasus Februari, Pegawai Pemprov Maluku Dan Pemkot Dirapid Antigen

by
Juru BIcara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung saat berikanketerangan pers di kantor GUbernur Maluku, Ambon, Kamis (21/1/2021). Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2021, ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dirapid antigen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung menjelaskan, langkah ini diambil berdasarkan hasil rapat bersama Pemprov Maluku yang dipimpin Sekda Maluku, Kasrul Selang pada Rabu 20 Januari 2021 bersama Dinas Kesehatan maupun Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Ambon, menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui rapat secara virtual dengan para Kepala Daerah.

Loading…

Dalam rapat tersebut diprediksi lonjakan kasus Covid akan terjadi lagi pada Februari 2021, saat ini lonjakan juga masih terjadi secara nasional. Ini berdasarkan hasil kajian epidemiologi.

“Antisipasi lonjakan yang diduga akan terjadi pada Februari, akan dilakukan skrining rapid antigen bagi semua ASN Tingkat Provinsi dan Kota Ambon, nanti juga kan disusul kabupaten/kota lain. Jadi akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen,”ungkapnya saat berikan keterangan pers di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (21/1/2021).

Langkah ini akan mulai berjalan sejak Kamis hari ini. Dimana totalnya, ASN Lingkup Pemprov Maluku maupun Kota Ambon seluruhnya kata dia berjumlah 3.500.

Penerapan kebijakan ini lanjut Rerung menambahkan akan dibarengi juga dengan pembagian sistem kerja ASN, 50 persen Work from Home (Kerja dari Rumah) dan 50 Persen work From Office (Kerja dari Kantor) yang akan mulai berjalan efektif Senin 25 Januari hingga 28 Februari.

“Dan yang bekerja (di kantor) itu wajib dilakukan rapid antigen dan hasil pemeriksaan antigen akan dibuktikan dengan adanya kartu dan diperiksa oleh Satpol PP,”sambungnya.

Tergetnya, sampai dengan hari Minggu 24 Januari, 1.500 pegawai telah dirapid antigen dan sisanya dirapid antigen bertahap. “Jika ada yang positif, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab,”imbuhnya.

Tidak hanya ASN, tamu yang melakukan kunjungan kerja di kantor pemerintahan ini juga akan diterapkan kebijakan yang sama. Selain itu, jam kunjungan tamu juga dibatasi.

Nantinya kebijakan ini akan dievaluasi lagi pada akhir Februari apakah akan berlanjut atau tidak. “Kalau sampai Februari (lonjakan kasus) masih tinggi maka akan dievalusi lagi untuk langkah selanjutnya,”tandasnya. (Ruzady)