Asri Arman Resmi Jadi Anggota DPRD Maluku

by
Asri Arman dilantik menjadi anggota DPRD Maluku periode 2018-2019 Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (3/4).

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Politisi Partai Demokrat (PD) Asri Arman dilantik  menjadi anggota DPRD Maluku periode 2018-2019. Pelantikan Asri dilakukan oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (3/4).

Asri mengantikan Matheis Gasperz Puttileihalat, yang meninggal dunia setahun lalu karena sakit. Asri Arman  yang berasal dari Dapil Seram Bagian Barat ini  dilantik berdasarkan surat keputusan PAW dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada  19 Maret 2018. Surat Keputusan PAW tersebut dibacakan Edwin dalam rapat paripurna itu.

Edwin dalam sambuatnya mengungkapkan, mengingatkan pentingnya makna pengambilan sumpah yang dilaksanakan pada lembaga itu. Pengambilan sumpah sebelum menduduki jabatan sebagai anggota DPRD menurut Huwae, merupakan sebuah kegiatan normatif yang harus dilalui dan dimaknai sebagai bentuk jaminan moral dari calon anggota DPRD Maluku untuk melaksanakan tugas dan tangungg jawab yang diemban secara baik dan benar.

“Setiap kata yang diucapkan hendaknya memaknai seluruh perjalanan pengabdian kita selaku anggota DPRD. Karena pada akhirnya, rakyat yang kita wakili akan menilai sejauh mana komitmen dan konsistensi kita terhadap kepentingan masyarakat di Maluku,” katanya.

Perjalanan DPRD Provinsi Maluku menurut Huwae penuh dengan  nuansa kebersamaan, kekompakkan, kerjasama dan kerja keras yang telah dibangun, sejauh ini bisa dimaknai sebagai sebuah nilai positif dalam menembus sekat-sekat politik untuk mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat Maluku.

“Kemajuan pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik, baik Pemprov Maluku maupun DPRD Maluku. Begitu sama hal dengan Pemprov yang bertindak sebagai pelaksana pembangunan dan DPRD sebagai wakil rakyat yang mengawasi dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah tersebut,”kata Edwin. (UAD)