Ayu Hasanussi : Keputusan Yang Dikeluarkan Setelah Putusan Sela Adalah Ilegal

by
Ayu Hasanussi

TERASMALUKU.COM,-AMBON– Ketua DPD Partai Hanura Maluku versi Ketua Umum Daryatmo, Ayu Hindun Hasanussi menanggapi pemecatan terhadapan dirinya yang dilakukan DPD Hanura Maluku versi Yasin Payapo. Hasanussi menyatakan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait konflik internal Hanura haruslah dihormati.

“Ini karena sifat putusan netral dan berkekuatan hukum, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau In Kracht Van Gewijsde. Sehingga konflik ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum,” kata Ayu Hasanussi kepada wartawan di Ambon, Selasa (25/4).

Ia juga mengatakan, semua pihak agar tidak panik dan memaksa kehendak, harusnya bersikap menghormati putusan sela yang dikeluarkan PTUN. Karena menurutnya, dengan adanya putusan sela tersebut maka berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Partai Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) berupa pemecatan dari keanggotaan partai, Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD dan berbagai keputusan lainnya adalah ilegal dan batal demi hukum.

“Putusan sela berisi 28 hal, dan pada intinya mengamanatkan penundaan pelaksanaan SK. Menkumham bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 ke PTUN Jakarta pada 22 Januari 2018 lalu, tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bhakti 2015-2020 ditangguhkan,” ujar Ayu Hasanussi.

BACA JUGA : Ayu Hassanusi Dipecat Dari Hanura Kubu Yasin Payapo

Ayu Hasanussi menjelaskan bersama dengan putusan sela dari majelis hakim PTUN tersebut, SK Kemenkumham yang saat ini dimiliki OSO dinyatakan ditunda pemberlakuan SK tersebut. Ia meminta kepada semua pihak, agar tidak terjebak dan masuk dalam ranah hukum konflik dualisme kepengurusan Partai Hanura.

“Kalau masih bersengketa dan belum ada keputusan hukum tetap maka tidak satupun yang berhak mewakili partai, dengan membuat kebijakan yang bersifat mengikat sambil menunggu kepengurusan yang disahkan secara Inkrah oleh pengadilan,” jelasnya. Ia menambahkan, pada prinsionya apabila Partai Hanura Kubu OSO tetap memaksakan kehendaknya dengan menabrak aturan maka dirinya siap menempuh jalur hukum. (Ayu Hasanussi: Keputusan Yang Dikeluarkan Setelah Adanya Putusan Sela Adalah Ilegal

menanggapi pemecatan yang dikeluarkan oleh DPD Hanura versi Yasin Payapo, Ayu Hindun Hasanussi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura versi Daryatmo menyatakan putusan sela pengadilan Tata Usaha Negara terkait konflik Hanura haruslah dihormati.

“Ini karena sifat putusan netral dan berkekuatan hukum, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau In Kracht Van Gewijsde. Sehingga konflik ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum,” kata Ayu kepada wartawan di Ambon, Selasa (25/4).

Ia juga mengatakan, semua pihak agar tidak panik dan memaksa kehendak, harusnya bersikap menghormati putusan Sela yang dikeluarkan. Karena menurutnya, dengan adanya putusan Sela maka berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh kubu Oesman Sapta Odang (Oso) berupa pemecatan dari keanggotaan partai, Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD dan berbagai keputusan lainnya adalah ilegal dan batal demi hukum.

“Putusan Sela berisi 28 hal pada intinya mengamanatkan penundaan pelaksanaan SK. Menkumham bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 ke PTUN Jakarta pada 22 Januari 2018 lalu, tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bhakti 2015-2020 ditangguhkan,” ujar Ayu.

Lanjut Ayu bersama dengan putusan sela dari majelis hakim PTUN tersebut, SK Kemenkumham yang saat ini dimiliki Oso dinyatakan ditunda pemberlakuan SK tersebut. Ia meminta kepada semua pihak, agar tidak terjebak dan masuk dalam ranah hukum konflik dualisme kepengurusan Partai Hanura.

“Kalau masih bersengketa dan belum ada keputusan hukum tetap maka tidak satupun tang berhak mewakili partai, dengan membuat kebijakan bersifat mengikat sambil menunggu kepengurusan yang disahkan secara Inkrah oleh pengadilan,” jelasnya. Ia menambahkan, pada prinsionya apabila partai Hanura Kubu Oso tetap memaksakan kehendaknya dengan menabrak aturan maka dirinya siap menempuh jalur hukum. (IAN)