Balai Karantina Ikan Tekan Pengiriman Produk Perikanan Ilegal Dari Maluku

by
Kepiting bakau salah satu hasil perikanan yang jadi idola. Jens ini punya banyak permintaan dari pasar dalam negeri maupun mancanegara. FOTO: Dok. Terasmaluku

 

TERASMALUKU.COM  – Pengiriman produk perikanan ilegal terus diperangi. Pihak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon (BKIPM) bekerjasama dengan Angkasa Pura I memperketat gerbang pengiraman udara. Angka kejadiannya perlahan menyusut.

Di awal tahun tercatat baru ada satu kejadian. Kerjasama itu dimaksud untuk memperketat pengiriman serta cegah kerugian melalui penandatanganan Letter of Coordination Agreement (LOCA) yang berlangsung pada 26 Maret lalu.

Beberapa produk yang masuk daftar antara lain jenis lobster petelur, lobster mutiara, bambu atau batik, batu. Serta kepiting jenis bakau dan rajungan yang tergolong di bawah ukuran dan yang sedang bertelur adalah yang dilarang pengirimannya.

Ridwan, Pengendali Mutu dan Hama Ikan BKIPM menyatakan ada aturan khusus tentang jenis hasil perikanan yang boleh dan tidak. “Dari Maluku yang banyak itu pengiriman lobster dan kepiting. Kita juga jaga ekosistemnya di habitat asal serta cegah perpindahan hama penyakit,” sebutnya kepada Terasmaluku.com(29/3).

Aturan tekait pengiriman itu lanjut Ridwan semata untuk menjaga populasi dua jenis hasil perikanan yang mulai terbatas. Jika nelayan mengirimkan jenis yang sedang bertelur, besar kemungkinan populasinya di tempat lain bakal lebih banyak bila dibanding dengan yang ada di Maluku.

Alhasil, nelayan bisa merugi sebab stok tangkapan menipis. Dobo, Sumlaki, Namlea merupakan surga bagi kedua jenis hasil perikanan tersebut. Bahkan kualitas kepiting Dobo begitu dikenal sampai tingkat ekspor meningkat. Seperti di awal tahun, Bea Cukai Maluku mulai menggenjot ekspor hasil perikanan kepiting Dobo hampir 1,1 ton ke Malaysia dan Singapura. Hal itu menandakan produk ikan dari Maluku punya banyak peminat dari beberapa negara di Asia Tenggara.

Karena itu perlu ada pengawasan ketat agar hasil yang baik itu tidak sampai merugikan petani juga daerah penghasil. “Dengan kerjasama ini otoritas bandara juga ikut bantu memeriksa dan pastikan biar tidak lolos,” jelasnya.

Sesuai PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 jelas menyebut tentang hal tersebut. Atas dasar itu pihaknya dan otoritas bandara dapat mencegah keluarnya produk perikanan yang dilindungi. Pada awal penerapan PERMEN di 2016 ada 12 pengiriman yang digagalkan. Lalu pada 2017 mencapai 14 kejadian yang berhasil digagalkan. Angka itu terus menurun di 2018 hanya ada 6. Serta yang teranyar di 2019 baru satu kejadian.

Pihak AP 1 Bandara Pattimura Ambon pun menyambut baik kerjasama itu. Sebab selama ini mereka memang belum dibekali dengan pengetahuan jenis atau produk perikanan apa saja yang boleh dan tidak untuk dikirim.

Humas Angkasa Pura 1 Bandara Pattimura Ambon Adi Heriyanto menjelaskan nantinya peran ini di adi AVSEC (aviation security). “Kami sebelumnya kan tidak tahu dan tidak punya kewenangan. Dengan kerjasama ini kami dibekali dan bisa membedakan produk-produknya nanti,” terangnya.

Petugas AVSEC yang dimakasud dapat mendeteksi adanya pengiriman produk ilegal dan langsung berkoordinasi dengan BKIPM. Nantinya, lanjut Adi akan ada pembekalan terkait produk-produk perikanan oleh pihak balai karantina.

Dalam kerjasama itu General Manager AP 1 Bandara Pattimura Ambon, Amiruddin Florensius juga berharap hal ini dapat memberi peluang besar untuk pengembangan hasil laut dan kesejahteraan daerah. Menurutnya pengamanan perlu dilakukan secara bersama-sama.

“Peran bandara dan pelabuhan dalam mengendalikan lalu lintas komoditas terutama perikanan ini memang vital, karenanya otomatis ada hubungan saling membutuhkan antara PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Pattimura dan BKIPM Ambon.

“LOCA ini tidak hanya mencakup teknis pengamanan dan pengendalian di garis depan tapi juga bertukar informasi, pengetahuan, dan keterampilan ke masing-masing personel kami,” terang Amirudin. (PRISKA BIRAHY)