Bangun Infrastruktur, Pempus Siap Kucurkan Rp 1 Triliun Untuk Maluku

by
Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias

TERASMALUKU.COM,-AMBON– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji pada 2020 akan mengucurkan dana sebesar Rp 1 Triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Anggaran tersebut untuk membanggun infrastruktur di Maluku.

”Untuk tahun anggaran 2020 Maluku akan dibanggun sejumlah ruas jalan dan anggaran juga pantastis yakni Rp 1 Trilliun. Jadi untuk Pulau Seram seluruhnya. Kami sudah datangi pemerintah pusat hingga kementerian dan sudah direspon dengan sangat baik,”ungkap Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias Kepada Terasmaluku.com di Ambon Sabtu, (25/5/2019) petang.

Kini lanjut politisi Partai Golkar ini, tinggal daerah-daerah menyurati secara resmi dan ditandatangani oleh Gubernur Maluku. Daerah menyurati secara resmi dan ditandatangi Gubernur adalah permintaan dari pihak Kementerian PUPR. Anos juga mengatakan di tahun 2019 ini, sejumlah ruas jalan dan jembatan sementara dibangun. Namun dia tidak merinci secara pasti besaran anggaran dari APBN dalam tahun ini.

“Saya tidak menjelaskan secara perinci tetapi (anggarannya) ada. Dan untuk tahun ini kita juga ada, cukup banyak dari APBN. Karena itu masyarakat Maluku harus menyambut dengan baik-program-program tersebut,”ujarnya.

Anos mengatakan selama ini kendala terbesar untuk membangun infrastruktur di Maluku adalah soal pembebasan lahan. Mestinya, pembebasan lahan itu sudah dan harus menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Karena itu semestinya setiap program perencanaan menurut Anos, harus sesuai dengan sejumlah perjanjian yang sudah dilakukan. Ini penting karena di beberapa tempat masyarakat menolak program-program pembangunan. “Masyarakat menolak karena masyarakat merasa dirugikan, pada hal manfaatnya juga kepada masyarakat,”pungkas Anos.

Terkait hal tersebut, Komisi C DPRD Maluku juga sudah menyampaikan ke Kementerian PUPR. Dan pembebasan lahan menjadi masalah serius di Kementerian untuk menetapkan suatu protek.

“Terkait masalah lahan, kami sudah minta kementerian menyurati secara resmi dan mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota, jika kalau mereka memintah infrastruktur apa kah itu jalan jembatan dan lainnya wajib untuk menyiapkan lahan,”katanya. (NAIR FUAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *