Baru 4 Kabupaten/Kota di Maluku Pencairan DD Tahap II, Wagub Bilang Begini

by
Wagub Maluku, Barnabas Orno

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku percepat pencairan Dana Desa (DD).

BACA JUGA : Bupati/Walikota Ditegur Gubernur Maluku Gara-gara Ini

Ini disampaikan Wagub saat memuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Tahun 2021 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi MalukuĀ  di Hotel Amans Mardika pada Rabu, (1/9/2021) dan akan berlangsung hingga Jumat 3 September 2021.

Sebelum membuka resmi Rakor, Wagub pada kesempatan itu mengatakan, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, baru 4 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pencairan 40 persen pada tahap II. Progres capaian pencairan dan penyaluran pada 11 kabupatan/kota di Maluku per 28 Agustus 2021 mencapai 50,04 persen.

“Olehnya itu, saya menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota se-Maluku serta seluruh pihak, agar melakukan langkah percepatan pencairan dana desa. Mengingat, Maluku yang memiliki 1.198 desa menerima Rp. 1.158 triliun lebih Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun anggaran 2021,” katanya.

Penggunaan DD tersebut, lanjut Wagub, berdasarkan Permen DPD-TT Desa Nomor 31 Tahun 2021. Diantaranya diprioritaskan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Covid-19 perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa.

“Juga diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa,” terang Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini menjelaskan, adanya keterlambatan penyaluran DD berdampak sistemik pada daya serap dan kualitas penggunaan DD itu sendiri. Hal ini pun, perlu dievaluasi sebelum disediakan peta perencanaan sesuai kondisi faktual untuk dijadikan panduan bagi pemprov, kabupaten/kota dan kecamatan, didampingi tenaga pendamping profesional dalam menyediakan dukungan pendampingan bagi desa.

“Ini sesuai Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pendampingan Masyarakat Desa,” ujarnya.

BACA SELANJUTNYA