Bawaslu Maluku : Peserta Pilkada dan Simpatisan Masih Taat Protokol Kesehatan Saat Kampanye

by
Warga mencuci tangan di tempat cuci tangan yang disiapkan Polres Kepulauan Aru sebelum mengikuti kampanye. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely menyebutkan hingga saat ini belum ada peserta Pilkada maupun simpatisan di empat kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diberi surat peringatan karena melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Artinya, kata dia, peserta maupun simpatisan masih taat menerapkan protokol kesehatan.

Surat peringatan tertulis bisa dikeluarkan Bawaslu jika peserta maupun simpatisan tetap acuh jika sebelumnya diberi peringatan teguran lisan karena melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

“Alhamdulillah sampai hari ini, belum ada informasi yang berkaitan dengan dikeluarkannya surat peringatan tertulis kepada peserta maupun simpatisan.
Itu berarti proses sepanjang ini belum ada laporan dugaan pelanggaran covid,”kata Abdullah Ely menjawab Terasmaluku.com, Jumat (6/11/2020).

Di Maluku ada empat kabupaten yang melangsungkan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Terkait penerapan protokol kesehatan, Abdullah mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah point-point penting demi mencegah munculnya penyebaran covid-19 dari klaster Pilkada.

Loading...

Diantaranya Bawaslu Kabupaten penyelenggara Pilkada diinstruksikan menyiapkan Surat Pernyataan Dini secara berkala 1 sampai 2 minggu sekali untuk standar protokol covid-19.

Selanjutnya membuat grup WA yang didalamnya ada Bawaslu, KPU dan Peserta Pilkada atau tim sukses dari peserta Pilkada. Peringatan tertulis ini katanya, bilamana ada pelanggaran-pelanggaran standar protokol covid misalnya suhu tubuh diatas 37,3 derajat celsius, maka Bawaslu secara baik-baik akan mengingatkan untuk menghentikan kalau itu peserta pemilu.

“Kalau simpatisan kita akan meminta untuk tidak ikut mendengar visi dan misi peserta pemilu. Kalau tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak, maka akan diingatkan. Kalau peringatan tidak didengar, maka akan diberikan surat peringatan tertulis dan satu jam berikutnya akan ditindak teman-teman di kepolisian,”terangnya.

Untuk memudahkan proses pemantauan di lapangan terhadap penerapan protokol kesehatan saat kampanye, lanjut dia sudah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19.

“Jadi di setiap kabupaten proses pembentukan (Pokja)-nya sudah dibentuk. Di dalam Pokja ini ada KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dan pihak kesehatan,”tandasnya. (Ruzady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *