BI Dan Pemkab Dorong Kemandirian Pasokan Bahan Pangan di Tanimbar

by
Beras salah satu kebutuhan pokok yang masih didatngkan dari Surabaya menggunakan tol laut ke Kepulauan Tanimbar (20/3). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Tol laut diakui memberi harapan pengendali inflasi di Kepulauan Tanimbar. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku pun mendorong kerjasama aktif dan dan solutif dari pemkab melalui rapat TPID yang berlangsung pada Selasa 19 maret lalu. Seperti penambahan frekuensi pelayaran ferry serta percepatan bongkar muat di pelabuhan.

Pada rapat TPID (Tim Pengendalian Inflasi) Perwakilan dari Bank Indonesia menyoroti tentang ketergantungan transportasi kapal laut dari Surabaya untuk mengangkut sejumlah barang kebutuhan seperti makanan hingga bahan bangunan.

Di lain sisi, saat tol laut sedang tidak beroperasi, beberapa kapal swasta milik pengusaha asal Saumlaki yang dijadikan moda untuk membawa berbagai kebutuhan itu. Namun tentu dengan harga yang lebih mahal.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank BI Perwakilan Maluku Andi Setyo Biwado dalam rapat di lantai II ruang sekretaris bupati menyebut ada banyak fakta di lapangan terkait kondisi tersebut yang perlu di tekan. “Saat ke sini saya juga sempat tanya-tanya dan harga sewa kontainer juga mahal,” ungkapnya saat rapat berlangsung.

Hal itu yang coba ditekan bersama pemkab melalui berbagai upaya. Fakta lain pada Februari lalu terjadi kenaikan harga cabai rawit dan keriting. “Harga cabai pernah sampai dua ratus ribu rupiah perkilogram,” sebut Andi. Dia berharap hal semacam ini tidak sampai terjadi. Minimal ada respon aktif untuk segera mencari jalan keluar agar tidak memberatkan masyarakat.

(kiri-kanan):Asisten II Edwin Tomasoa, Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku Andy Setyo Biwado dan Analis BI Maluku Andreas Simatupang di kantor Bupati Tanimbar usai rapat TPID Selasa (19/3)

Hal itu pun sejalan dengan yang Asisten Daerah II Bidang Pengembangan Ekonomi Edwin Tomasoa. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya menjaga stabilitas harga bahan makanan. Seperti pengawasan harga dan memastikan stok bahan pokok di pasar tradisional. “Terutama saat hari raya kami turun untuk pastikan itu di pasar. Kami kerjakan bersama dinsa perindustrian serta satgas pangan polres Kepulauan Tanimbar,” jelas Edwin.

Akses laut memang menjadi satu-satunya jalan masuk untuk menstabilkan inflasi di tempatnya. Namun di lain sisi pihaknya mengakui ada ketergantungan kabupaten kepada Provinsi Jawa Timur sebagai pemasok segala kebutuhan tadi.

Untuk itu dinas perhubungan kabupaten tengah berupaya untuk menambah frekuensi pelayaran kapal ferry. Dengan begitu distribusi bahan pokok lebih cepat dan lancar. Masyarakat pun tidak perlu menunggu sampai jadwal kedatangan kapal dari Surabaya sebab sudah ada pasokan dari Maluku. Khususnya komoditas bumbu dan beras.

Selain itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Saumlaki. Terdapat indikasi bahwa tarif buruh bongkar muat pelabuhan yang tinggi serta kinerja yang kurang produktif turut memberikan andil pada naiknya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Memang untuk bongkar muat di pelabuhan kami masih sangat lambat. Fasilitasnya belum seperti di pelabuhan Ambon. Sekali bongkar saja bisa makan waktu sebulan,” beber Kadis Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Elisabeth Werembinan. Lama perjalanan kapal ditambah proses bongkar muat yang panjang menjadi salah satu faktor. Pihaknya terus mengusahakan agar kendala-kendala tersebut bisa dipangkas agar barang tersalurkan dengan cepat. (PRISKA BIRAHY)