BPJS Kesehatan Ambon Sosialisasikan JKN untuk PPNPN APBN

by
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Heppy Serta Rumondang Pakpahan memberikan sosialisasi mekanisme pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada instansi vertikal di Kota Ambon, Kamis (27/8/2020). FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON-BPJS Kesehatan Cabang Ambon melakukan sosialisasi mekanisme pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada instansi vertikal di Kota Ambon, Kamis (27/8/2020).

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan update informasi seiring dengan adanya aturan-aturan terbaru dan dihadiri oleh bendahara atau Person In Charge (PIC) instansi vertikal yang berada di Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Heppy Serta Rumondang Pakpahan menyampaikan, setiap badan usaha dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kedalam program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Baik sebagai instansi pemerintahan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai honorer (PPNPN/PPPK), maupun pegawai pada instansi swasta.

“Hal ini sangat penting karena setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Kita tidak tahu kapan kita, pekerja dan keluarga kita mengalami sakit. Oleh karena itu negara hadir melalui JKN supaya setiap orang, dalam hal ini pekerja, harus didaftarkan oleh perusahaan/instansi/OPD dimana dia bekerja,” tutur Mondang.

Dalam acara tersebut terdapat tiga poin penting yang disampaikan. Diantaranya pertama adalah kepatuhan dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya beserta keluarganya (istri/suami dan maksimal 3 anak).

Loading...

Kedua adalah kepatuhan dalam melaporkan setiap perubahan data, baik penambahan atau pengurangan pekerja, update SK pegawai dan data upah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah kepatuhan dalam pembayaran iuran, dengan besaran 5% dari upah yang dilaporkan terdiri dari 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.

“Kami juga berharap dukungan dari setiap instansi untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan dan aktif dalam mendaftarkan setiap pekerja beserta keluarganya, meng-update setiap perubahan data serta dalam pembayaran iuran,”imbuhnya.

Mondang mengapresiasi atas peran aktif dari setiap instansi mitra BPJS Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS sampai dengan saat ini. “Terima kasih untuk kerja sama yang telah terjalin baik selama ini, kami berharap partisipasi dan peran aktif dari stakeholder dan mitra BPJS Kesehatan dapat semakin baik lagi sehingga program JKN khususnya di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Robert D. Pesiwarissa, Kepala Bagian UHTL-BMN Universitas Pattimura Ambon menyampaikan, program JKN adalah program yang sangat bermanfaat bagi kesejateraan pegawainya termasuk pegawai non PNS/PPNPN. Sebagai bentuk kepedulian Unpatti terhadap PPNPN di lingkungannya, pihaknya merasa wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kedalam program JKN.

“Paparan yang disampaikan sangat jelas, mulai dari manfaat, hak & kewajiban, sampai teknis dalam pembayaran iuran. Program JKN ini sangat baik sekali untuk menambah kesejahteraan bagi pegawai kami. Rektor Unpatti juga sangat mendukung. Untuk Unpatti sendiri telah melakukan registrasi terhadap PPNPN nya lebih dari 700 orang pegawai,” ungkap Robert. (ADVERTORIAL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *