BPJS Kesehatan SBT Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan

by
FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

TERASMALUKU.COM,-BULA-BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Rapat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, secara daring Selasa (6/4/2021).

Kegiatan ini merupakan kesempatan baik untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjut terkait pengawasan dan pemeriksaaan kepatuhan pemberi kerja dan Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di SBT.

Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri SBT, Muhammad Ilham menyampaikan kesiapan pihaknya memberikan bantuan hukum terhadap BPJS Kesehatan terkait kepatuhan badan usaha dalam Program JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan salah satunya yang menggunakan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri untuk memberikan bantuan hukum. Saya berharap kerja sama BPJS Kesehatan dengan Kejari ini bisa juga ditularkan terhadap instansi-instansi lain. Kami berharap kegiatan ini tetap berlanjut secara rutin untuk melihat sejauh mana kerja yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021 masih terdapat badan usaha yang menunggak iuran di Seram Bagian Timur. Ditambahkan pula ternyata masih ada badan usaha yang belum menyampaikan data sesuai surat permintaan data pemeriksaan.

“Untuk Seram Bagian Timur totalnya ada 65 badan usaha yang terdaftar. Dari data pemeriksaan untuk periode Januari sampai Maret 2021, ada satu badan usaha yang belum memberikan data sesuai surat permintaan data pemeriksaan. Badan usaha yang menunggak carry over sebanyak 15 badan usaha. Jumlah tunggakan yang tercatat per tanggal 31 Desember 2020 akan terus bertambah mengikuti jumlah bulan menunggak, maksimal dua puluh empat bulan,” ujar Mondang.

Disamping itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II Provinsi Maluku, Yan Wenas mengakui belum ada kesesuaian data badan usaha yang terdaftar di BPJS Kesehatan dengan data yang dimiliki oleh UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Melalui forum ini diharapkan ke depannya ada sinergi antara seluruh pemangku kepentingan di Seram Bagian Timur.

“Setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan, memang ada ketidaksamaan data yang dimiliki. Kita akan selalu sharing data dan melihat tingkat kepatuhan badan usaha dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Kedepannya kita bisa bangun komunikasi agar apa yang diharapkan dalam forum ini bisa terwujud,” tuturnya. (ADVERTORIAL)