BPJS Kesehatan Sosialisasikan Perpres 82 Kepada Fasilitas Kesehatan Se Kota Tual dan Malra

by
BPJS Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual menggelar sosialisasi Perpres Nomor 82 tahun 2018 kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Senin (23/1/2019). FOTO BPJS KESEHATAN

LANGGUR-BPJS Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018. Sosialisasi yang bertujuan menyamakan pemahaman terhadap peraturan terbaru ini dihadiri Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan serta seluruh tenaga bidan di Kabupaten Malra dan Kota Tual, di Kota Langgur, Senin (23/1/2019).

Sosialisasi dibawakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malra Melky D Latupeirissa dan dibuka secara langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Tual, Adriani Sassan. Melky mengatakan sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28  hari sejak dilahirkan.

“Peserta yang tidak mendaftar dan membayar iuran bayi baru lahir paling lama 28 hari sejak dilahirkan, dikenakan kewajiban membayar iuran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran,” kata Melky.

Melky berharap mitra BPJS Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat turut aktif berperan serta dalam mensosialisasikan ini khususnya bagi peserta yang melahirkan setelah 18 Desember 2018. “Ketentuan bayi baru lahir wajib didaftarkan berlaku untuk bayi baru lahir per tanggal 18 Desember 2018. Sehingga sangat diharapkan peran aktif mitra pemberi pelayanan kesehatan JKN-KIS dapat menyosialisasikan kepada peserta JKN agar tidak terjadi permasalahan di lapangan” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malra, Katrintje Notanubun turut mendorong seluruh stakeholder baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan peraturan ini khususnya terkait bayi baru lahir.

“Dengan adanya regulasi terbaru terkait bayi baru lahir dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban semua stakeholder dan tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah maupun swasta untuk dapat segera menyosialisasikan kepada masyarakat agar segera mendaftar bayi yang baru lahir tanpa harus menunggu sakit dulu baru mendaftar,” tegas Notanubun.

Melky juga mengajak seluruh peserta agar dapat memberikan pemahaman pentingnya memiliki nomor induk kependudukan (NIK) bagi calon peserta dan peserta JKN-KIS dikarenakan Kartu Indonesia Sehat memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir. (ADVETORIAL)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *