Bupati Malra Dukung Gubernur Soal Pernyataan “Perang” Dengan Menteri Susi

by
Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun. FOTO : DOK.PRIBADI

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun mendukung sikap Gubernur Maluku Murad Ismail yang menyerukan moratorium terhadap laut Maluku, agar pengelolaan ikan maupun sumber hayati laut lainnya bermanfaat bagi masyarakat di provinsi itu.”Sikap Gubernur Maluku itu benar, maka Bupati Malra sangat mendukung dan menyetujui, karena kita dimiskinkan. Saya menyetujui sikap tersebut, oleh karena itu mari kita lawan kebijakan yang memiskinkan rakyat,” kata Thaher di Langgur, Selasa (3/9/2019).

BACA JUGA : Kebijakan Menteri Susi Merugikan Maluku, Gubernur Nyatakan “Perang”

Lalu langkah apa  yang akan diambil, Thaher mengaku pihaknya menunggu petunjuk dari gubernur, dan akan menyiapkan sarana prasarana untuk menjaga alam laut maupun darat Maluku dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Thaher juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat segera merevisi Undang-Undang 23 tentang kewenangan Pemerintah Daerah.”Kita dikasih belanja untuk DAK Perikanan kurang dari 4 Milyar, itu apa artinya?” tandasnya.

Gubernur Maluku Murad Ismail saat pelantikan Penjabat Sekda Maluku Kasrul Selang di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) meminta dukungan semua komponen bangsa di Maluku untuk moratorium laut daerah itu, karena yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ternyata merugikan Maluku.

Dia merujuk pada ikan tuna di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah yang setelah pengoperasian sistem navigasi berbasis satelit (Global Position System-GPS) oleh pengusaha, maka ikan yang ditangkap tersebut “berpindah” ke Laut Jawa, yang selanjutnya ditangkap untuk tujuan ekspor dengan label dari Surabaya, Jawa Timur.

loading...

BACA JUGA : Nyatakan “Perang” Dengan Menteri Susi, Seknas FITRA Sebut Gubernur Dibisikin Informasi Yang Salah

Begitu pula izin yang diberikan Menteri Susi Pudjiastuti kepada 1.600 armada penangkap ikan di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru dengan produksi 4.100 kontainer setiap bulan. “Kami (Maluku) rugi dengan pemberlakukan aturan yang diterapkan Menteri Susi, padahal ada praktek lain di Laut Arafura,” ujar Gubernur Murad.

Apalagi, lanjut dia, praktek tersebut tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Maluku, termasuk pengujian mutu ikan tidak lagi diterbitkan di Ambon, tetapi saat ini diputuskan di Sorong, Papua Barat. “Tragisnya dari 1.600 unit kapal penangkap ikan yang diizinkan Menteri Susi beroperasi di Laut Arafura, ternyata tidak satu pun Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari Maluku,” ujar Gubernur Murad. (ADI/ANT)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *