Bupati : Merkuri di Tambang Emas Gunung Botak Dipasok Dari Palu

by
Bupati Buru Ramly Umasugi

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Bupati Buru  Ramly Umasugi mengungkapkan,  merkuri untuk pengolahan emas secara ilegal di tambang Gunung Botak dipasok dari Kota Palu Provinsi Selawessi Tengah (Sulteng). Bahan kimia berbahaya tersebut  diangkut dengan  menggunakan Kapal Pelni. Sebelumnya merkuri juga dipasok dari Kabupaten Seram Bagian Barat dalam bentuk batu sinabar, namun setelah tambang Gunung Tembaga di Huamual, Seram Bagian Barat  ditutup, pasokan merkuri datang dari Palu.

“Soal merkuri, setahu pemerintah, itu  masuk dari Palu melalui jalur laut. Merkuri dibawah menggunakan kapal putih (Kapal Pelni). Sebelumnya kan dari Pulau Seram dalam bentuk batu sinabar. Nah, sampai saat ini, saya tidak tahu cukongnya siapa,” kata Bupati Ramly Umasugi kepada wartawan di Namlea,  Sabtu (17/2).

BACA JUGA : Polres Buru Telusuri Penyelundupan 300 Kg Merkuri ke Gunung Botak

Pernyataan Bupati ini disampaikan menyusul maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak dengan menggunakan bahan kimia, merkuri dan sianida. Menurut Bupati penggunaan bahan kimia untuk pengolahan emas  tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakatnya.

Untuk menekan maraknya  penggunaan  merkuri dan sianida  di Gunung Botak menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Buru terus melakukan pengawasan dan pendampingan ekstra ketat. Bahkan pemerintah menurunkan anggota Satpol PP ke Gunung Botak untuk mengawal langsung pengolahan emas ilegal tersebut.

Bupati Ramly juga mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Buru dan Kodim Namlea untuk meminimalisir kondisi yang terjadi di Gunung Botak saat ini. Langkah yang diambil diantaranya, menandatangani maklumat yang isinya melarang menggunakan merkuri, sianida  dan penambangan illegal di kawasan Gunung Botak.

“Pemerintah Kabupaten sangat berharap adanya keseriusan dari semua komponen terkait, guna mencegah dan melakukan pemberantasan bahan kimia di Gunung Botak. Kalau pun diperlukan adanya dengar pendapat pemerintah juga welcome,” katanya.  (DIT)