Bupati Sampaikan Tujuh Ranperda dan Nota Pertanggungjawaban APBD 2018 ke DPRD

by
Bupati SBB menyerahkan Ranperda dan Nota Pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun 2018 ke Ketua DPRD SBB dalam sidang paripurna, Senin (24/6/2019). FOTO : FADLI

TERASMALUKU.COM,-PIRU-DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) menggelar rapat paripurna penyampaian tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan nota pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten SBB. Rapat Paripurna dengan dua agenda ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD SBB di Kota Piru,Senin (24/6/2019).

Dalam rapat paripurna ini, Bupati SBB M.Yasin Payapo menyerahkan tujuh Ranperda dan nota pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun 2019 kepada Ketua DPRD SBB Julius M.Rotasouw, yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Mustafa N.Raharusun dan 14 anggota DPRD lainnya.

Tujuh Raperda yang diserahkan Bupati ke DPRD itu yakni, Raperda Penyelenggaraan Pariwisata, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Raperda Pedoman Teknis Standar Bagi Hasil Distribusi Ternak Bantuan Pemda. Selain itu terdapat Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Raperda Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Bupati juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun 2018 yang diaudit Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI. Hasil audit BPK itu laporan keuangan Pemkab SBB meraih opini Wajar Dengan Pengecualian( WDP). “Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran 2018 Pemda SBB meraih opini WDP, samoga tahun depan kita akan bisa mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Bupati.

Ketua DPRD SBB, Julius M.Rotasouw saat pidato pembukaan rapat mengatakan tujuh Ranperda yang diserahkan Pemkab SBB itu merupakan hadiah istimewa bagi anggota DPRD sisa masa jabatan 2014-2019. Menurutnya, DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk membahas ke tujuh Ranperda tersebut.

“Tujuh poin Ranperda yang diserahkan ini kita akan upayakan dibahas dan menyelesaikannya dalam sisa masa jabatan 2014-2019 ini,” kata Julius. (FADLI)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *