CATAT, Masuk Keluar Ambon Wajib Tunjukan Hasil PCR Negatif dan Kartu Vaksin

by
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy saat mengambil apel yustisi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Sabtu (3/7/2021) yang berlangsung di Balaikota Ambon. FOTO : MCAMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Situasi dan kondisi (Sikon) COVID-19 di Indonesia, terutama Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini memaksa pemerintah mengambil tindakan ekstrim dalam penanganan pandemi covid-19.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy menegaskan hal itu saat memimpin apel yustisi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Sabtu (3/7/2021) yang berlangsung di Balaikota Ambon.

Walikota mengatakan, terhitung Sabtu (3/7/2021) Presiden Joko Widodo memberlakukan penerapan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Ini dilakukan karena lonjakan peningkatan kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai 2 juta orang per hari.

“Untuk Kota Ambon sendiri tercatat 96 orang per kemarin. Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, bukan berarti kita di daerah tidak mendapat imbas. Semua memiliki korelasi yang kuat, kalau kita lengah dan orang-orang dari luar, semisal Pulau Jawa masuk kesini (Ambon), maka kita bisa menerima imbas yang tidak baik kalau kita tidak memperketat penjagaan kita disini,” kata Walikota.

Menurut Walikota, salah satu langkah awal yang akan diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon adalah dengan menerapkan aturan yang lebih ketat bagi pelaku perjalanan baik yang akan masuk maupun keluar pulau Ambon.

“Jadi setiap pelaku perjalanan, kalau dulu dari luar Maluku hanya melampirkan hasil swab antigen negatif. Tapi untuk sekarang ini, wajib melampirkan hasil polymerase chain reaction atauPCR Negatif, disertai kartu vaksin bagi yang datang maupun keluar Maluku. Dan khusus di dalam Maluku sendiri, bagi pelaku perjalanan yang hendak masuk atau keluar Ambon, harus melampirkan hasil negatif swab antigen dan kartu vaksin,” tegas Walikota.

Karena itu, lanjut Walikota, pihak Pemkot akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di Maluku serta pihak KKP.

“Segera kita lakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota se Maluku, dan pihak KKP, agar kebijakan ini dapat segera diterapkan,” aku Walikota.

Walikota mengakui, kebijakan yang diambil Pemkot, tentunya akan mendapat respon yang baik maupun tidak baik, namun, ini merupakan suatu keharusan demi kebaikan bersama.

“Tentunya kebijakan yang diambil, dengan segala resiko yang tidak populer akan kita terima. Tidak apa-apa, karena ini demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Daripada kita lengah, dan kita dan masyarakat yang harus memikul beban ini,” terangnya.

Dalam apel tersebut, tak lupa Walikota mengingatkan para petugas untuk menjadi pioner dalam penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di tengah masyarakat.

“Saya minta tim Satgas untuk menggunakan masker dua lapis atau double. Karena, berdasarkan hasil penelitian, varian baru COVID 19 mampu menembus masker, jika yang kita pakai hanya satu lapis. Karena itu, tim satgas juga harus menjaga dan melindungi diri sebaik-baiknya,” demikian Walikota. (MCAMBON)