Catatan Kritis Jelang Pelaksanaan PSBB di Kota Ambon

by
Dr Paulus Koritelu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Maluku (PGIW Maluku). FOTO : DOK.PRIBADI

COVID 19 dalam perkembangannya telah memporak-porandakan kehidupan manusia di seluruh dunia. Umat manusia dipaksa mendefenisikan ulang berbagai irama dan rutinitas kehidupannya. Pola tingkah laku manusia yang sarat dengan kepentingan diri penuh egois ditaklukan oleh satu the invisible enemies (musuh yang tak kelihatan). Semua sendi hidup manusia ditaklukan dan dipaksa mengubah tatanan yang sudah dianggap normal dan humanis sekalipun mengalami proses perubahan yang sangat cepat dan tak bisa dikendalikan.

Korban jiwa berjatuhan di sana-sini, kepanikan-ketakutan bahkan kebingungan dan rasa frustrasi melanda hari-hari perjalanan umat manusia. Tak pandang kelas dan golongan sosial, covid 19 menerpa secara membabi-buta terutama kepada mereka yang konsisten melaksanakan setiap rencana, irama hidup, hobi bahkan rutinitas pekerjaan dengan mengabaikan berbagai Standar Operating Prosedur (SOP) penanganan dan pencegahan Covid 19. Mereka menjadi korban yang terpapar covid 19 sekaligus mengorbankan orang lain yang sempat berinteraksi dengan mereka.

Segala daya-upaya coba dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid 19 tak selalu sesuai ekspektasi masyarakat. Aktifitas masyarakat terutama mereka yang secara ekonomi mengalami dampak langsung akibat covid 19, seakan tak peduli dengan situasi ini. Miris memang kalau kita membayangkan pernyataan mereka yang sarat makna: daripada tinggal di rumah lalu mati kelaparan lebih baik keluar rumah mengais rejeki lalu mati karena corona. Sebuah penyataan yang tak sesederhana untuk menilai dan memaknainya. Bagaimana dengan Ambon yang sesuai rencana akan diberlakukan PSBB? Banyak kemungkinan bisa terjadi karena itu tulisan ini bermaksud mengurai hal tersebut dari dua sudut pandang yakni:

Perspektif Pemerintah.

Tentunya ada otoritas dan legitimasi untuk memberlakukan PSBB dengan dapat memaksakan apa yang sudah menjadi aturan dasar PSBB untuk ditaati oleh semua warga kota Ambon tanpa kecuali. Semua masyarakat berharap bahwa penerapan PSBB di kota Ambon secara efektif dapat memenuhi ekspektasi masyarakat yakni: menurunnya kurva covid 19 yang cenderung naik, bahkan kondisi ekonomi masyarakat terkait dengan kebutuhan dasar tetap dapat terpenuhi dengan bantuan negara (pemerintah). Karena itu apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pertama: Diperlukan kejelasan dan kepastian terhadap Sistim jaminan sosial bagi masyarakat yang berhak menerima sebagai konpensasi atas berbagai bentuk pembatasan sosial akibat covid 19 yang berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga pra-sejaterah. Terhadap hal ini sejak tanggal 6 Mei lalu dalam pertemuan dengan Tim Gugus Penangangan Coviv 19 bersama para tokoh agama Maluku, saya (dalam kapasitas sebagai ketua PGIW Maluku) mengusulkan sebuah mekanisme transparansi terhadap keluarga calon penerima bantuan sosial. Caranya adalah dengan menempelkan nama-nama setiap keluarga calon penerima di RT masing-masing. Sehingga semua masyarakat bisa secara pasti dan terbuka mengetahui hal itu. Jika ternyata masih ada yang belum sesuai maka sesegera mungkin harus diperbaiki. Hasil perbaikan tersebut harus kembali ditempelkan pada setiap RT yang tersebar pada setiap negeri/desa maupun kelurahan yang ada pada 5 kecamatan di wilayah kota Ambon. Kongkritnya kepastian atas pihak-pihak yang menerima Bansos ini menyerupai mekanisme DPS untuk menjadi DPT dalam sistim pemilu kita. Tentu saja jumlahnya tidak akan sebanyak DPS dan DPT, karena itu akuntabilitasnya akan menjawab ekspektasi masyarakat tentang bantuan sosial bagi mereka yang berhak menerimanya. Sehingga secara keseluruhan semua warga kota Ambon akan mengetahui berapa keluarga yang berhak menerima bantuan sosial dan sebarannya per 5 kecamatan, dan setiap kecamatan akan dilihat secara pasti jumlah nama tersebut per negeri atau per keluaharahan dan dapat diperinci per RT masing-masing.

 

Hal ini menjadi sangat penting karena publik secara langsung akan dapat mengontrol kepastian penyaluran tersebut. Keuntungan lainnya:  baik pemerintah maupun khususnya Tim Gugus penanganan Covid 19 tidak akan lagi direpotkan oleh kedatangan berbagai pihak atas nama kelompok-kelompok tertentu untuk meminta santunan dan meminta bantuan sosial. Sebagai contoh kelompok tukang ojek, sopir angkot, anak-anak kos-kosan dan elemen masyarakat lain secara komprehenship langsung saja mendaftarkan keberadaan mereka pada RT dimana mereka berada dan nama-nama merekapun harus ditempelkan agar memudahkan prinsip controlling secara terbuka oleh masyarakat. Sebab jika tidak demikian maka boleh jadi ada pihak yang bisa mendapatkan double dengan identitas elemen masyarakat yang berbeda, dan sebaliknya malah ada pihak yang justru berhak namun tidak mendapatkan hak mereka.

 

Menurut saya, tak ada orang yang berniat curang dan mengambil untung dari sistim Bansos ini, namun ketika mekanismenya tidak terurai secara jelas dan sederhana justru ekspektasi masyarakat akan sangat sulit diwujudkan. Hal ini menurut saya sangatlah penting dan secara langsung bersentuhan dengan aspek psikologi masyarakat secara luas. Orang bisa melanggar berbagai aturan PSBB hingga pada tataran tertinggi bisa melakukan berbagai aksi protes hingga pemberontakan justru karena aspek ekonomi yang kian diperparah oleh tekanan psikologi masyarakat itu sendiri. Adanya pernyataan bahwa lebih baik keluar rumah dan mati karena corona ketimbang tinggal di rumah lalu mati kelaparan, sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan sebuah reaksi sekaligus refleksi kritis atas fenomena: Public dis-trust dari masyarakat terhadap pemerintah.

 

Kedua: terkait kebijakan PSBB dinamika pasar jangan diserahkan / dilepaskan pada mekanisme pasar dalam logika ekonomi. Karena itu pemerintah-lah yang memiliki otoritas dan kuasa untuk mengendalikan segala hal, seharusnya melakukan intervensi pasar dengan mekanisme sebagai berikut:

Loading...

 

Ketiga: Dengan kewenangan yang ada pada pemerintah untuk mengendalikan segala sesuatu maka sebaiknya Sarana Pasar Umum yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seharusnya dengan tegas ditutup. Selain itu semua jalur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang biasanya tersuplai ke pasar Mardika harus diambil alih oleh pemerintah dengan membentuk relawan khusus untuk membeli barang-barang tersebut (ikan, sayur dsb) dari Leihitu (termasuk jalur suplai dari pulau Seram), Salahutu (termasuk suplai dari Lease) maupun Leitimur untuk kemudian menjualnya kembali pada para pedagang dalam skala terbatas yang ada pada lokus pasar dalam jangkauan kecil dan terbatas. Dalam konteks inilah Ambon memiliki keunggulan dan sudah terbukti secara alami dapat bertahan hidup dengan mekanisme pasar kaget yang pernah ada dan muncul dengan naluri lokal ke-Ambonan yang agresif ketika peristiwa konflik berdarah 1999 hingga akhir tahun 2003 silam. Jika situasi kala itu realitas pasar kaget tidak atau kurang mendukung proses rekonseliasi dan cenderung menciptakan format relokasi yang segregatif, maka secara dialektis keberadaan pasar kaget pada lokus terbatas dan berbeda-beda justru sangat kontributif terhadap kebijakan untuk memutus rantai penyebaran covid 19.

 

Saya katakan demikian karena beberapa alasan mendasar: (a)Arus pergerakan orang karena alasan ekonomi secara sungguh-sungguh sudah dibatasi dengan satu local mechanism yang akan dapat dijiwai dalam kesadaran kolektif masyarakat. (b).Berbagai sektor mikro ekonomi akan dapat digalakan dengan sederhana dalam lingkungan yang terbatas.(c).Solidaritas sosial untuk saling membantu dan menghidupi akan muncul seiring dengan proses pasar yang bisa berbasis pada kelompok masyarakat yang terdiri dari para kerabat serta dilakukan di atas dasar saling mengenal dan saling percaya. (d).Sentimen-sentimen pasar yang egois hanya atas dasar perhitungan untung rugi (Cost benafid Calculation) akan dapat diimbangi oleh adanya the sosial reciprocity (tanggung jawab sosial) untuk saling menjaga dan melindungi keselamatan masing-masing karena atas dasar saling mengenal dan boleh jadi karena kekuatan sistim kekerabatan dan persaudaraan pada lokus pasar dimana mereka beraktifitas.(e).Dan kemungkinan terburuknya; jika ada yang tertular maka skopnya akan kecil dan mudah dilokalisir. (f).Jalur-jalur transportasi umum maupun khusus dari berbagai jurusan ke arah pasar Mardika harus ditutup total dan sebagai konpensasinya para sopir angkot dan pembawa spit boad terdaftar sesuai RT masing-masing untuk menerima Bansos dengan besaran sesuai aturan dan standar. (g).Paket BLT berupa Uang Tunai tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi mereka yang berhak menerima.

 

Perspektif Masyarakat

Suasana ketenangan batin (aspek psikologi) bisa tertata dengan baik seiring  adanya sebuah garansi pemerintah bahwa PSBB tidak membuat mereka kehilangan hak hidup mereka. Dalam hal ini jaminan pemerintah atas ketersediaan kebutuhan dasar (makan-minum) harus menjadi bagian dari satu trust-building mechanism. Public dis-trust yang sempat tercoreng karena berbagai pengalaman kolektif maupun pengalaman pribadi yang dialami masyarakat harus bisa dihilangkan melalui kinerja pemerintah dan tim Gugus penanganan Covid 19, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di atas.

Pertama, secara mendasar setiap orang berpotensi melakukan perlawanan terhadap segala aturan bisa saja terjadi ketika ekspektasi-nya terhadap kebutuhan dasar tidak digaransikan. Ted Robert Gurr pernah membahas tentang hal ini “ Why Man Rebel?” mengapa manusia memberontak?. Kecenderungan ke arah itu terjadi dalam bingkai relative deprivation yang berhubungan dengan jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar tidak diperoleh. Pemberontakan yang saya maksudkan di sini bukanlah bentuk aksi anarkis, namun pengabaian terhadap berbagai aturan standar yang ditetapkan pemerintah terkait PSBB. Bahwa segala ketentuan akan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat jika ekspektasi mereka akan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi. Sebaliknya ketika tidak ada jaminan terhadap hal itu maka ada kemungkinan, anggota masyarakat akan mengabaikan dan cenderung melanggar berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, ketika gereja, masjid dan tempat ibadah lain dianggap berpotensi menjadi tempat penularan covid 19 dan karena itu dihimbau untuk segera dialihkan ke rumah-rumah warga dalam bentuk Kebaktian Online dsb, maka semestinya semua tempat yang justru berpotensi menularkan covid 19 juga ditutup. Karena orang berkumpul di Gereja, Masjid maupun tempat ibadah lain justru membangun satu tatanan pertahanan theologis untuk memerangi dan mematikan rantai penyebaran covid 19. Karena dalam skala yang terbatas semestinya Kegiatan Ibadah dalam perkembangannya harus menjadi benteng terakhir atas pertahanan umat dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Namun variable ketaatan Gereja dan tempat ibadah lain untuk tidak berkumpul dan menyelenggarakan Ibadah tidak diikuti oleh tempat-tempat lain seperti pasar untuk juga melakukan hal serupa. Karena itu PSBB adalah satu mekanisme yang dapat memaksakan penutupan tersebut agar dapat memutus mata rantai penyebaran covid 19. Mari kita semua berdoa dari bilik rumah masing-masing agar penerapan PSBB di Ambon akan memenuhi ekspektasi masyarakat dan membawah dampak yang lebih baik lagi.

Ketiga, saya percaya masyarakat Maluku khususnya yang berada di Ambon adalah tipologi masyarakat dengan martabat dan harga diri yang patut dibanggakan, melalui semangat solidaritas sosial, rasa malu hati yang tinggi serta laeng jaga laeng menjadi sebuah ajang pembuktian sosial yang sangat diperlukan disaat ini. Demi kehidupan bersama yang lebih baik dan senantiasa berpengharapan, mari kita wujudkan martabat dan harga diri ke-Ambon-an kita dengan laeng – jaga – laeng.

Penulis : Dr Paulus Koritelu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Maluku (PGIW Maluku)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *