Cegah Investasi Ilegal,OJK Bentuk Satgas Waspada Investasi di Maluku

by
Kusumaningtuti S. Soetiono memberikan sambutan pengukuhan Satgas Waspada Investasi

AMBON- Untuk mencegah kerugian masyarakat di Maluku akibat investasi ilegal atau bodong, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Provinsi Maluku, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku , Selasa (4/10). Pengukuhan Satgas Waspada Investasi Ilegal yang diketuai Kepala OJK Maluku Bambang Hermanto ini dilakukan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono, yang disaksikan Gubernur Maluku Said Assagaff.
Satgas ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat identifikasi dan upaya preventif untuk mencegah kerugian kepada masyarakat yang lebih besar akibat investasi ilegal. “Pembentukan Satgas Waspada Investasi di Maluku untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap marakanya investasi ilegal yang terjadi di sejumlah daerah.Satgas ini diharapkan dapat mempercepat indentifikasi dan upaya preventif untuk mencegah kerugian masyarakat yang lebih besar akibat praktek investasi ilegal itu,” kata Kusumaningtuti di sela – sela pengukuhan Satgas.
Kusumaningtuti menyatakan, dewasa ini banyak tawaran investasi dan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh perusahan atau pihak yang tidak memiliki izin dari lembaga keuangan yang berwenang. Akibatnya banyak masyarakat di berbagai daerah yang menjadi korban adanya investasi ilegal atau investasi bodong itu. Salah satu ciri, investasi ilegal adalah menawarkan pengembalian dana kepada masyarakat dalam jumlah besar. Bahkan masyarakat diiming-iming mendapat hadiah besar jika berinvetasi di perusahan tersebut.
“Banyak masyarakat yang menjadi korban karena tergiur iming-iming tingkat pengembalian yang sangat tinggi dan diluar batas kewajaran. Pihak yang menawarkan investasi bodong ini sering memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat yang mudah terbuai dengan janji – janji manis. Karena itu masyarakat jangan muda percaya jika ada yang menawarkan investasi dengan iming-iming pengembalian dana yang besar,” katanya.
Kusumaningtuti menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari konsumen dan masyarakat serta penelitian dari OJK saat ini terdapat 47 perusahan menarwarkan investasi tanpa izin yang jelas. Pembentukan Satgas Waspada Investasi ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama antara OJK dengan enam kementrian terkait, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.
“Kami mengharapkan Satgas Waspada Investasi mampu menangani permasalahan investasi ilegal di Maluku secara efektif sehingga masyarakat tidak dirugikan,” kata gubernur. OJK melihat Maluku juga rawat adanya praktek investasi ilegal. Masyarakat juga diminta melaporkan kepada aparat penegak hukum dan OJK jika menemukan adanya perusahan yang menawarkan berinvestasi dengan janji pengembalian dana yang besar
Selain mengukuhkan Satgas Waspada Investasi, dalam waktu yang sama OJK bersama Pemerintah Provinsi Maluku juga mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Maluku. TPAKD merupakan program pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui program – program ekonomi kerakyatan dan mendorong masyarakat mendapatkan akses jasa keuangan di daerah. Ketua tim pengarah TPAKD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Sedangkan koordiantornya Sekretaris Daerah dan Kepala OJK Maluku. ADI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *