Cetak Sawah di Kodam Pattimura Tidak Capai Target

by
Panen Perdana Cetak Sawah di Wilayah Kodim 1506 Namlea di Desa Savana Jaya, Kamis (25/1)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Program cetak sawah yang dilakukan  Kodam 16  Pattimura di wilayah  Provinsi Maluku dan Maluku Tahun 2017 ternyata tidak mencapai target  yang ditentukan seluas 4.000 hektare.  Hingga akhir Desember 2017,  Kodam Pattimura hanya mencetak seluas 1. 719 hektare. Asisten Teritorial (Aster) Kesdam 16 Pattimura Kolonel Inf Ali Aminudin menegaskan, percetakan sawah dilakukan mulai dari aparat  Koramil, Kodim dibawa kendali Korem 151 Biaiya untuk Provinsi Maluku dan Korem 152 Babullah untuk Provinsi Maluku Utara.

Aminudin menyebutkan, untuk Provinsi Maluku, program cetak sawah seluas 697 hektare  tersebar di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan di Maluku Utara cetak sawah  seluas 1.022 hektare di tujuh kabupaten/kota.

“Dari target awal program cetak sawah seluas 4.000 hektare di Maluku dan Maluku Utara, namun hingga program selesai hanya 1,719 hektare yang tercapai.Kita sudah maksimal melakukan pencetakan sawah namun ada kendala-kendala yang ditemukan di lapangan sehingga target tidak tercapai,” kata Aminudin saat dihubungi, Rabu (7/2).

Aminudin mengungkapkan, pihaknya tidak bisa mencapai target  cetak sawah seluas 4.000 hektare, karena  ternyata di lapangan ditemukan sejumlah kendala.  Kendala yang paling utama menurutnya adalah lahan rawa-rawa, tanahnya berlumpur sehingga sulit bagi pihaknya mengerahkan alat berat ke lahan tersebut. “Kendala utama yang ditemukan di lapangan banyak lahan rawa-rawa, lumpur sehingga tidak mungkin alat berat masuk ke rawa untuk melakukan pencetakan sawah. Ini masalah utama kami,” katanya.

Selain itu menurut Aminudin, lahan untuk program cetak sawah hasil survei, investigasi dan desai (SID) yang merupakan syarat cetak sawah ternyata juga bermasalah. Banyak lahan milik masyarakat adat serta kawasan hutan lindung.  Selain itu ada juga masalah soal lahan yang akan dicetak jauh dari sumber air dan tidak ada jalur irigasi.

“Kita mau cetak sawah ternyata lahannya punya masyarakat adat, mereka  tidak mau lahannya digarap untuk persawahan,” katanya.  Karena itu menurutnya, kedepan  SID seharusnya datang dari bawah bukan  kebijakan top down. Karena menurutnya yang lebih memahami kondisi  lahan di daerah adalah pejabat daerah setempat bukan pejabat pusat.

Menurut Aminudin, dana untuk pencetakan sawah yang tidak terealiasi semua sudah dikembalikan ke Kementerian Pertanian. “Jadi lahan yang tidak capai target, yang tidak bisa kita cetak sawah akibat sejumlah masalah itu  langsung kita kembalikan,” katanya.  Saat ini hasil cetak sawah sudah dipanen dan masyarakatnya sudah menikmati hasilnya.   Ia mengungkapkan, untuk tahun 2018 program cetak sawah tergantung MoU antara Mabes TNI AD dengan Kementerian Pertanian. Pihak Kodam Pattimura siap menjalankan program tersebut. (ADI)