CORONA : Kebingungan Antara PKM, PSBB, dan Kemiskinan Masyarakat Kota Oleh : Dr Alex Uhy, Pemerhati Publik

by
Dr Alex Uhy,  Pemerhati Publik. FOTO : DOK PRIBADI

Corona Virus (Covid-19) telah meluluh-lantahkan kenormalan aktifitas kehidupan umat manusia seantero dunia, termasuk Indonesia dan khususnya masyarakat kota Ambon. Tradisi dalam dunia pendidikan, ekonomi, budaya, dan lainnya termasuk agama dibuat berubah dari kebiasaannya. Para siswa/mahasiswa harus belajar dan ujian secara online. Rapat/seminar dan lainnya juga dilakukan secara online. Semuanya secara online, termasuk ibadah pun secara online.

Sejatinya bukan Covid-19 yg menyuruh masyarakat harus demikian, tetapi pemerintah yang menyuruh masyarakat harus demikian….Untuk melegalkannya pemerintah membuat peraturan agar kebijakannya tidak dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada. Pada level Pusat, presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PSBB dan sudah berjalan di beberapa kota besar di Indonesia. Belum tuntas penyelesaian Covid-19 Jokowi selaku presiden sudah mengeluarkan suatu kebijakan baru yaitu “new normal” yang pada intinya membuka pembatasan aktifitas masyarakat dengan membolehkan masyarakat beraktifitas sambil mengikuti standar kesehatan yang ditetapkan.

Kebijakan “new normal” ini disambut baik oleh banyak daerah baik di pulau jawa maupun di luar pulau jawa, termasuk sampai ke Provinsi paling Timur di Indonesia, Papua. Tentu daerah-daerah tersebut bersemangat menyambut baik “new normal” sebab dianggap dapat membantu masyarakat di daerahnya untuk menambah ekonomi mereka ketika menjalankan aktifitas seperti biasa di masa “new normal”.

Di Maluku, kabupaten SBB merindukan penerapan “new normal” sebab disadari dengan “new normal” akses masyarakat SBB untuk beraktifitas menambah ekonomi mereka terbuka luas. Artinya, pemkab SBB sadar bahwa masyarakatnya butuh makan, dan karena masyarakatnya butuh makan pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang mambatasi akses masyarakat untuk cari makan keluarganya sesehari. Ini merupakan langkah maju pemkab SBB dalam berpikir dan bertindak untuk kebutuhan hidup masyarakatnya.

Lain halnya dengan pemerintah kota Ambon yang selama ini ngotot untuk penerapan PSBB. Tatkala usulan pemberlakuan PSBB belum diputuskan oleh menteri kesehatan RI, Pemkot Ambon memaksakan diri dengan membuat peraturan pemberlakuan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Baru saja peraturan PKM dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Pemkot Ambon pada tgl. 8 juni 2020 telah terjadi permasalahan yang berujung pada pemblokiran akses masyarakat keluar masuk Ambon dan Maluku Tengah (Malden). Tentu pemblokiran tersebut sangat berdampak pada aspek ekonomi. Andaikata pemkot Ambon tetap bersikeras dgn aturan PKMnya dan pamkab Malteng pun meresponsnya dgn menutup pintu masuk dari kota Ambon ke Malteng maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Jika Pemkab dan masyarakat Malteng tidak membawa bahan makanan hasil kebun masuk ke kota Ambon maka Kota Ambon akan mengalami kesulitan dalam hal pangan masyarakatnya.

Baru sehari Pemkot Ambon menerapkan PKM, Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan surat keputusan pemberlakuan PSBB untuk Kota Ambon. Bagaimana selanjutnya Pemkot Ambon dalam hal penanganan Covid-19? Apakah masih tetap dengan PKM atau beralih memberlakukan PSBB? Mudah-mudahan sekrang ini Pemkot Ambon tidak bingung dalam memilih antara PKM & PSBB. Jika Pemkot tidak melaksanakan PSBB maka pemerintah pusat menganggap Pemkot Ambon main- dengan usulan PSBB yang diajukannya ke menkes RI.  Mau-tidak mau, Pemkot Ambon harus menerapkan PSBB.

Loading...

Namun, jika Pemkot Ambon menerapkan PSBB dan meninggalkan PKM yang adalah hasil/produk Pemkot Ambon maka dapat.dinilai bahwa produk peraturan walikota tentang PKM adalah produk yang asal-asalan, dan Pemkot telah membuang biaya yang tidak sedikit utk merancang dan memproduksi Perwali yang hanya dipakai sehari.  Di sinilah letak aspek pemborosan yang dilakukan oleh Pemkot Ambon, atau jangan-jangan ada udang dibalik batu/ ada apa dibalik pemaksaaan pembuatan perwali ttg PKM yang hanya dipakai sehari dan itu pun bermasalah dalam penerapannya di masyarakat. Paling tidak pemborosan telah terjadi di situasi Covid-19 dan itu dilakukan oleh Pemkot. Pemborosan terjadi di situasi masyarakat kota Ambon yang masih banyak mengalami kemiskinan…. Di sinilah letak kebingungan pemkot Ambon: memilih antara PKM atau PSBB. Pemberlakuan PKM atau pun PSBB bagaimana pun juga akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di kota Ambon dan bertambahnya keluarga miskin di Kota Ambon.

Memang Pemerintah (termasuk ASN), TNI/Polri tidak mengalami kemiskinan sebab meskipun mereka tidak bekerja atau bekerja di rumah mereka tetap mendapatkan Gaji&tunjangan, THR&gaji 13, sertifikasi/remon, TKD, dan tunjangan lainnya sehingga meskipun diberlakukan PSBB, PKM, atau lockdown sekali pun tetap saja tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Lain halnya dgn mereka yang non PNS/ASN, jika mereka tidak bekerja maka mereka tidak dapat uang/makanan. Membatasii waktu kerja atau usaha mereka pun mempengaruhi pendapatan mereka.

Virus corona memang telah menghancurkan taruna hidup masyarakat selama ini. Sepertinya peradaban baru akan muncul pasca Covid-19 ini. Tetapi bagaimana pun juga, seperti kata para ahli pandemik bahwa yang berbahaya dari Covid-19 adalah cara penularannya. Kenyataannya, banyak pasien yang positif Corona mengalami kesembuhan. Kalau pun ada yang telah mengalami kematian itu pun juga bukan karena murni disebabkan oleh virus corona melainkan oleh penyakit bawaan… Beberapa kejadian baik di Manado, Makassar, Medan, dan mungkin juga daerah2 lainnya memperhatikan bahwa keluarga2 yang anggota keluarganya meninggal ternyata bukan disebabkan oleh Covid-19 melainkan penyakit lainnya dan dipaksakan untuk dimakamkan mengikuti protap Covid-19.

Hal ini menunjukan bahwa sudah saatnya pemerintah harus merubah mindset penanganan Covid-19 selama ini yang pada dasarnya menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat non ASN.
Cobalah ketika hendak memutuskan suatu kebijakan pemerintah menempatkan diri sebagai orang yang tdk punya gaji, yang untuk makan harus berusaha seperti tukang ojek, sopir mobil, berdagang di pasar, tukang becak, dll…janganlah menempatkan diri sebagai penguasa yang berkuasa dan mau menguasai seluruh sendi2 kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat miskin…
Haruslah diingat, pemerintah tidak.memberi makan bagi masyarakat. Masyarakatlah yang memberi makan kepada pemerintah lewat membayar retribusi dan pajak. Janganlah pemerintah yang hidup dari pajak dan retribusi masyarakat membatasi gerak-gerik, ruang dan waktu aktifitas masyarakat di masa pandemik Covid-19. carilah langkah dan kebijakan lainnya yang tidak membuat masyarakat semakin susah dan tambah miskin.

Berkreatiflah dalam menangani pandemik Covid-19. Mengikuti cara penanganan covid-19 di daerah lain rasanya kurang tepat diterapkan di daerah kita sebab konteks daerah kita berbeda dengan daerah lain. Karena itu, daripada bingung memilih antara PKM dan PSBB, lebih berpikir untuk mencari cara lain yang lebih efektif sesuai konteks wilayah kita.

Demikian sedikit catatan dari saya…semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata yang tersinggung…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *