TERASMALUKU.COM,-PIRU-Seratusan warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Huamual (IKBH) berunjukrasa di Kantor DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Kamis (9/8/2018). Dalam aksinya mereka meminta DPRD segera membantalkan Ranperda Negeri dan menolak Desa Lokki sebagai Negeri Adat di Kecamatan Huamual sesuai Ranperda Negeri DPRD SBB itu.
“Kami dari keluarga besar Huamual yang tegabung dalam IKBH menolak Lokki sebagai negeri adat. Karena dari sejarah telah jelas Negeri Luhu Huamual, berbatasan langsung dengan Negeri Eti, Seram Barat, karena itu kami menolak keras Desa Lokki sebagai negeri adat. Kami minta DPRD tidak memaksakan diri menetapkan Ranperda itu,” kata seorang pengunjukrasa Abd Rawit Lekahena.
Dalam aksi ini, pengunjukrasa menyesalkan kinerja Badan Legislasi DPRD SBB yang sengaja menobatkan Lokki sebagai negeri adat. Mereka juga mempertanyakan dasar dari Badan Legislasi DPRD sehingga Desa Lokki menjadi negeri adat. Pengunjukrasa kemudian diterima Ketua DPRD SBB, J.Rotasouw dan anggota Badan Legislasi, yakni Ketuanya Hendrik Seriholo, Wakil Ketua Ismail Marasabessy, anggota Jamadi Darma, Salim Sunet , Max Tuhenay , dan La Nyong.
“Kami telah melakukan uji puplik Ranperda Negeri dan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan persedur tinggal diparipurnakan saja. Untuk aspirasi yang disampaikan IKBH kami rasa ini sebagai sebuah masukan, dan akan dikaji kembali dengan badan adat SBB. Kami juga akan panggil Negeri Luhu dan Desa Lokki, kami minta bukti bukti yang kongkrit terkait status desa masing masing dalam versi negeri adat, ” kata Rutasouw saat menerima pengunjukrasa.
Polemik soal Ranperda Negeri masih terus terjadi. Warga Huamual mempersoalkan Lokki ditetapkan sebagai Negeri Adat sesuai Ranperda itu. DPRD SBB hingga kini belum menetapkannya dan mengundang pihak-pihak terkait.(FAD)
