Puluhan Warga Hualoy Datangi DPRD SBB Tolak Ranperda Negeri

oleh
oleh
Ketua DPRD SBB J.Rotasouw bersama sejumlah anggota DPRD menggelar pertemuan dengan warga Hualoy di Ruang Komisi A DPRD SBB, Rabu (15/8/2018).

TERASMALUKU.COM,-PIRU- Setelah Ikatan keluarga Besar Huamual  (IKBH), puluhan warga Negeri Hualoy juga mendatangi  Kantor DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (15/8/2018). Tuntutannya sama memprotes Desa Lokki menjadi Negeri Adat seperti  dalam drap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Negeri yang dibahas Badan Legislasi DPRD SBB.

Masyarakat Hualoy langsung diterima anggota DPRD SBB di ruang Komisi A. Mereka menggelar pertemuan yang dipimpin langsung Ketua DPRD SBB J.Rotasouw dan dihadiri anggota dewan lainnya, Maks Tuhenay, Oktovianus Elly dan Abdullah Silehu.

Dalam pertemuan itu, Pejabat Negeri  Hualoy Hasim Tubaka  mengungkapkan untuk merancang sebua Perda adat seharusnya  ada peraturan dari setiap negeri adat atau desa-desa yang dapat dijadikan acuan untuk merancang Perda adat.

Menurut Hasim penyusunan Ranperda selama ini yang digodok oleh DPRD cacat dalam proses karena tidak melakukan proses yang menyeluru, tidak melakukan uji petik oleh Badan Legislasi dan tim penyusunan di semua desa adat di SBB. “Dan jika Ranperda Negeri ini tetap dipaksanan untuk disahkan  menurut kami akan menjadi ruang konflik di masyarakat,” kata Hasyim Tubaka.

Hasyim menegaskan, memperhatikan kondisi  daerah   dan menjaga hubungan baik serta stabilitas keamanan  masyarakat pada semua negeri dan desa di Kabupaten SBB, maka pihaknya menolak Ranperda Negeri menjadi Perda adat. “Jika masalah ini dipaksakan maka DPRD harus bertanggungjawab jika terjadi konflik di masyarakat, ” katanya.

Ranperda Negeri inisiatif DPRD  ini ditentang sejumlah desa adat terutama Negeri Luhu karena di dalam Ranperda itu menjadikan Desa Lokki menjadi negeri adat. Menanggapi tuntutan warga Hualoy, Ketua DPRD SBB J.Rotasouw mengatakan pihaknya sudah melakukan proses Ranperda Negeri dari awal.

Ranperda Negeri tersebut tinggal menunggu diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi produk hukum dewan. Namun berdasarkan dinamika di masyarakat, pihaknya akan memanggil pihak Negeri Luhu dan Desa Lokki untuk menyampaikan bukti-bukti terkait silang pendapat soal Lokki apakah merupakan desa adat atau tidak.(FAD)

BACA JUGA :  Kairatu Beach, Destinasi Wisata Baru di SBB Diresmikan Bupati, Tawarkan Keindahan Alam dan Aneka Wahana Air

No More Posts Available.

No more pages to load.