Cek Kesiapan Rencana Pembangunan Ambon New Port, Empat Menteri Kunjungi Ambon Hari Ini

by
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia dan Gubernur Maluku, Murad Ismail mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris beberapa waktu lalu. foto : Dok.

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Hari ini, Kamis (7/10/2021) rombongan Menteri Kabinet Jokowi-Ma’aruf Amin kunjungi Ambon.

Rombongan menteri ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat mengungkapkan rombongan para menteri ini tiba Kamis pagi di Ambon dan akan menggelar rapat bersama pemerintah Provinsi Maluku di ruang VIP Pemda Maluku di Bandara Internasional Pattimura.

Apalagi direncanakan peletakan batu pertama atau grounbreaking pembangunan Ambon New Port Tahap I di lahan seluas 200 hektar di kawasan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon direncanakan dilakukan pada November mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat. FOTO: TERASMALUKU.COM

“Jadi kedatangan rombongan Pak Menteri ini untuk membahas seputar Ambon New Port,”kata Malawat Rabu saat dikonfirmasi terasmaluku.com via seluler.

Ambon New Port ini merupakan pelabuhan terpadu yang akan dibangun di kawasan Desa Waai-Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Sejauh ini lanjut Malawat, progres persiapan pembangunan Ambon New Port sudah sampai pada tahap persiapan pembebasan lahan dan sudah disosialisasikan.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Abdul Haris juga menyampaikan hal senada.

Pembangunan infrastruktur Ambon New Port tanggungjawabnya Kemenhub, sedangkan KKP mengurus tentang kesiapan produksi perikanan untuk LIN sedangkan investasi tanggungjawab Kementerian Investasi/BKPM.

“Terkait kunjungan besok, Pak Gubernur diminta untuk menyampaikan progres kesiapan Pemda terkait rencana pembangunan Ambon New Port. Untuk Ambon New Port 200 hektar, LIN 700 hektar, itu tanggungjawab Pemda memfasilitasi, sedangkan pembebasan lahan tanggungjawab Pemerintah Pusat,”terangnya via seluler Rabu.

Terkait pembebasan lahan ini telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Pak Gub telah membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan, jadi dokumen perencanaan dibuat Kemenhub dan diverifikasioleh Tim yang dibentuk Gubernur. Jadi sekarang dalam proses verifikasi,”bebernya.

Selain itu juga dibentuk juga tim yang dikawal Biro Pemerintahan beranggotakan instansi terkait seperti Dishub, ATR/BPN mendata jumlah warga dan luasan lahan yang bakal diganti rugi.

“Tapi pembebasan lahannya belum sekarang, nanti akan dilakukan tim dari pemerintah pusat tapi harus ada penilaian dulu dari Tim Apraisal sehingga mendapatkan harga yang wajar jangan masyarakat dirugikan atau jangan juga pemerintah diberatkan. Sehingga nanti ada solusi jalan tengah berapa nilai wajar ganti rugi, dan dari situ masyarakat baru bisa mendapatkan ganti rugi,”ujarnya.

Setelah diganti rugi, warga yang domisili di lokasi bakal dibangun Ambon New Port ini bisa meninggalkan kawasan itu.

“Setelah dapat ganti rugi, barulah mereka bisa keluar dari lokasi, jadi bukan sekarang. Sekarang ini banyak informasi tidak tepat yang beredar sehingga membuat resah masyarakat,”imbuhnya. (Ruzady)