Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis di Suli Terhambat Penolakan Warga, Pemerintah Persilahkan Buat Kajian Ilmiah

by
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta. Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis di kawasan Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon temui hambatan.

Padahal, proses pembangunan fasilitas pengelolaan limbah medis di lahan seluas 1,5 hektar dengan nilai proyek Rp 6 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini sudah siap masuk tahap pengerjaan pondasi fabrikasinya.

Namun, adanya penolakan dari segelintir warga setempat, akhirnya proses pembangunan dihentikan sementara dan sudah dua pekan terhenti.

Ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta Senin (11/10/2021).

Dijelaskannya, fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dibangun di Suli setelah Maluku mendapatkan bantuan Incinerator atau alat pembakaran limbah B3 medis dari KLHK tahun ini.

Bantuan ini diberikan untuk menjawab persoalan pengelolaan limbah B3 medis di Maluku yang belum ada terutama dalam penanganan bencana non alam atau pandemi Covid-19.

Contohnya saja, sejak pandemi Covid-19, akibat tidak adanya fasilitas ini, Pemprov terpaksa harus merogok kocek dalam menggandeng pihak ketiga membawa limbah medis Covid di Ambon ke PT. Jasa Medivest Plant di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk diproses. Kocek yang harus digelontorkan Pemprov tidak sedikit, mencapai Rp 14 miliar selama hampir dua tahun ini.

“Sudah pasti terganggu, karena targetnya akhir tahun ini sudah selesai dan tahun depan itu pemerintah provinsi sudah bisa operasionalkan. Tapi dengan kondisi yang sekarang, kami saja tidak yakin bisa terselesaikan di akhir tahun,”kata Siauta.

Padahal kajian melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sudah dilakukan Pemprov melalui DLH dengan menggandeng Universitas Pattimura Ambon.

Sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng pihak Pemerintah Negeri termasuk bagaimana cara kerja incinerator ini.

Limbah yang dibakar pun hanya limbah padat dan proses pembakaran sesuai prosedur sehingga asap yang dibuang melalui cerobong setinggi 35 meter itu tidak mengandung partikel racun setelah diproses melalui dua kali pembakaran dengan suhu 800 hingga 1,200 derajat celcius.

Namun, masih ada segelintir warga yang masih tetap menolak karena isu-isu miring tanpa mengemukakan dasar kajian ilmiah.

“Dari sisi teknologi tidak mencemari lingkungan seperti yang dibayangkan. Asap yang keluar tidak lagi mengandung partikel berbahaya karena dalam proses pembakaran ada penyemprotan air sehingga yang keluar iu hanya asap yang tidak megandung partikel. Cerobong asapnya pun tingginya 35 meter,”kata dia.

Olehnya itu, saat ini Pemprov memberi kesempatan bagi yang menolak untuk melakukan kajian juga sehingga diharapkan ada titik terang yang bisa ditemui. Apalagi keberadaan fasilitas ini sangat penting.

Bahkan GPM juga digandeng untuk melakukan kajian agar terang benderang. “Dari sisi teknis tidak ada masalah, kita boleh uji, siapapun boleh bikin kajian, lalu kita uji petik sama-sama mana dampak yang seperti mereka takutkan. Karena dari kajian kita tidak memberikan dampak yang negatif karena tekonologinya sudah ada. Karena sederhananya, kalau ini berbahaya pasti semua rumah sakit sudah dilarang kan, tapi ini digunakan di seluruh rumah sakit apa bedanya (dengan fasilitas pengelolaan limbah medis yang akan dibangun di Suli), ada kantor di dalamnya, ada orang yang bekerja di dalamnya,”sambungnya.

Begitu juga dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan buat juga. “Artinya pemerintah tidak menyembunyikan apa-apa disini. Karena kalau pemerintah mau tutupi sesuatu maka tidak perlu lakukan Amdal kan, tapi kita membuka ruang itu. Kalau bukan bencana, bisa langsung dengan Amda, tapi karena ini situasi bencana, intervensi negara harus cepat, aturan bisa sama-sama atau mengikuti, alat datang dulu baru dokumen mengikuti tapi kita punya UKL-UPL sudah ada, setelah itu mau operasi Amdal mengikuti, kalau diamdal nanti ada kajian lebih profesional lagi daripada yang dikaji Unpatti ya silahkan dibuktikan, jangan hanya asal bicara tapi harus berdasarkan ilmiah,”terangnya.

Di lain sisi, dengan adanya fasilitas ini, juga bis amenyerap tenaga kerja dari kawasan setempat, termasuk saat proses pengerjaan pembangunan.

Selain itu, saat fasilitas ini beroperasi nanti, juga dapat meningkatkan PAD bagi daerah karena pihak rumah sakit membayar retribusi untuk limbah medisnya diproses.

“Dalam sehari alat ini bisa membakar 7 ton limbah, satu jam 200 kg, jadi ini dapat mengcover semua limbah dari rumah sakit di Maluku dan pasti akan berdampak bagi PAD,”tandasnya. (Ruzady)