TERASMALUKU.COM,-BULA-BPJS Kesehatan terus berbenah untuk meningkatkan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya adalah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hal ini dikoordinasikan dalam Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten SBT.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon, Harbu Hakim mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas kontribusinya dalam implementasi Program JKN.
“Saya mengapresiasi capaian-capaian yang telah dilakukan oleh semua operasi perangkat daerah (OPD) yang hadir pada saat ini sehingga selama ini Program JKN berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Harbu dalam siaran persnya yang diterima, Senin (11/8/2025).
Harbu mengatakan forum komunikasi dan forum kemitraan sebagai salah satu wadah untuk melakukan evaluasi dan monitoring terkait Program JKN yang telah berjalan.
“Forum seperti ini sangat penting dilakukan karena merupakan salah satu sarana bagi seluruh para pemangku kepentingan guna mengevaluasi, mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan. Dan selanjutnya nanti kita dapat bersama-sama menawarkan solusi sesuai tugas dan fungsi pokok masing-masing stakeholder,” ujar Harbu.
Selain itu, Harbu menambahkan bahwa hal ini juga sebagai bentuk dukungan dalam penguatan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta, memberikan pemahaman kepada peserta melalui sosialisasi maupun langkah-langkah inovasi guna terus meningkatan kualitas mutu pelayanan program JKN.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten SBT, Ahmad Qodari Amahoru menginstruksikan kepada setiap stakeholder yang hadir agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai UHC Prioritas.
“Setiap OPD terkait, agar meningkatkan berbagai cara untuk peningkatan capaian peserta dan keaftifan peserta,” ucap Ahmad.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBT, Punira Kiwalaga, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya untuk memenuhi target capaian UHC Prioritas di Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Iuran Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD) berdasarkan kuota PKS masih kekurangan anggaran, namun kami tetap berkomitmen agar perubahan tetap ada. Sejak awal tentu kami selaku dinas kesehatan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami juga berharap agar hal ini dapat diproses terlebih dahulu menuju ke UHC Prioritas. Hal ini merupakan salah satu program unggulan bupati terkait pelayanan kesehatan sehingga dapat terwujud dengan mudah,” jelas Ahmad.
Selain itu Ahmad pun menyoroti terkait fasilitas Kesehatan yang belum memiliki jaringan.
“Fasilitas mitra kerjasama BPJS Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang belum memiliki jaringan internet, maka perlu ditingkatkan sarana untuk mendukung pelayanan Kesehatan di tempat tersebut,” ujarnya.
Turut hadir pada forum ini, Ketua Komisi C DPRD, Usmail Rumbalifar, menyampaikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur agar melakukan validasi data Kepesertaan Program JKN Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Pemerintah Daerah terutama Dinas Sosial agar menelusuri data kepesertaan JKN secara akurat. Agar dicek secara valid apakah ada data ganda ataukah ada data peserta JKN yang sudah meninggal. Mohon agar dikroscek Kembali sehingga bisa didapatkan data kepesertaan JKN yang valid,” ucap Usmail.
Mengakhiri kegiatan forum, Harbu meminta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT juga mengoptimalkan pemanfaatan sistem antrean online pada seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
“Kami mengharapkan dukungan Bapak Sekda dan instansi terkait melakukan peningkatan keaktifan peserta menggunakan anggaran alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024, dengan melakukan pilot project kepada beberapa desa. Selain itu, kami mengingatkan kembali agar seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen mengimplementasikan system antrean online,” jelas Harbu. (***)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
