TERASMALUKU.COM,-PIRU-Guna mengoptimalkan mutu layanan pada fasilitas Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, BPJS Kesehatan Cabang Ambon melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Triwulan I di Kota Piru pada Selasa (27/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena indikator kinerja FKTP dapat dinilai melalui pelaksanaan dan capaian KBK.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, Gariman Kurniawan menyampaikan agar setiap tenaga medis di fasilitas Kesehatan melakukan optimalisasi penginputan kunjungan sehat.
“Saya berharap agar setiap kepala puskesmas dapat memantau tenaga medisnya dalam melakukan penginputan data kunjungan sehat. Sehingga jika sudah rutin menginput maka capaian angka kontak dapat terpenuhi,” ujar Gariman.
Selain itu, Gariman berharap agar setiap puskesmas dapat memantau capaian indikator KBK.
“Monitoring dan evaluasi yang kontinyu dapat memudahkan pencapaian target yang didapatkan karena tahu kendala-kendala yang telah terjadi maupun akan terjadi,” ucap Gariman.
Lanjutnya, ia berpesan kepada tim monev yang hadir agar dapat melakukan monitoring dan mengevaluasi pemenuhan baik dari sumber daya manusia maupun pemenuhan sarana dan prasarana di FKTP.
“Kita harus melakukan rutinkan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana prasarana di FKTP secara berkala. Karena kalau tidak dilakukan maka tidak akan ada perbaikan-perbaikan berarti yang dilakukan oleh FKTP,” ujar Garisman.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
“Kami berharap agar sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten ini dapat ditingkatkan kembali, sehingga kualitas layanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Harbu.
Kemudian Harbu juga mengingatkan agar peserta prolanis juga dapat dilakukan pemantauan.
“Salah satu yang menjadi catatan untuk pencapaian Rasio Peserta Prolanis Rutin (RPPT) adalah kunjungan peserta prolanis. Untuk itu, agar tenaga kesehatan di setiap puskesmas juga dapat mengedukasi peserta tersebut untuk rutin melakukan pemeriksaan tiap bulan,” tutur Harbu.
Faktor lain yang memperparah tingginya angka rujukan adalah tidak tersedianya obat-obatan di FKTP.
Terkait hal tersebut, Garisman menyebutkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memenuhi hal tersebut.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait hal ini, sehingga pemenuhan obat dapat segera diatasi di Kabupaten Seram Bagian Barat,” ucap Garisman.
Harbu mengakui bahwa implementasi sistem KBK tentunya perlu adanya sinergi dengan seluruh stakeholder, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Asosiasi Faskes, organisasi profesi, Tim Kendali Mutu dan Kendali biaya, BPJS Kesehatan.
“Tentunya seluruh pemangku kepentingan tadi sangat berperan dalam terlaksananya program ini. Oleh karena itu kami berharap dengan terlaksananya seluruh aspek ini dapat mendorong mutu pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan. Sehingga kepuasan peserta terhadap layanan faskes juga terus bisa meningkat,” tambah Harbu.
Selain itu, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) juga diharapkan dapat terus mendampingi dan memperkuat pelaksanaan program KBK demi tercapainya layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan didukung oleh kualitas data yang mumpuni di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh Puskesmas Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dapat mengimplementasikan Janji Layanan JKN dalam prosedur pelayanan kepada seluruh peserta.
“Terkhusus implementasi sistem antrean online yang terkoneksi dengan Aplikasi Mobile JKN dalam prosedur pendaftaran dan pelayanan terhadap peserta JKN,” pungkasnya.(***)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
