BPJS Kesehatan Jaring Aspirasi Masyarakat di Negeri Para Raja

oleh
Penulis: Redaksi  |  Editor: Redaksi

TERASMALUKU.COM,-AMBON–Dalam rangka memotret dinamika penyelenggaraan Program JKN di lapangan, BPJS Kesehatan turun langsung berdialog dengan sejumlah raja negeri (sebutan untuk pemimpin adat di desa-red) di Kota Ambon, Selasa (7/10/2025). Raja Negeri Hitu Messing, Ali Slamat menyampaikan bahwa momen ini dinanti-nanti sebab ada banyak hal yang ingin ditanyakan langsung oleh masyarakat kepada BPJS Kesehatan.

“Kami senang sekali BPJS Kesehatan bisa datang kemari. Setelah diskusi langsung dengan BPJS Kesehatan, banyak informasi baru yang ternyata menjawab masalah kami sehari-hari. Misalnya, kami jadi tahu kalau mau berobat pakai BPJS Kesehatan tidak perlu bawa fotokopian. Tidak ada juga aturan rawat inap pakai BPJS Kesehatan dibatasi tiga hari. Kalau ada iuran menunggak, bayarnya bisa dicicil,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Raja Negeri Morela, Fadil Sialana. Ia juga berharap sosialisasi langsung ke masyarakat dapat kian digalakkan meski Program JKN sudah lebih dari satu dekade berjalan.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan yang proaktif membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi seluruh pihak. Menurutnya, selama ini sudah banyak warga setempat yang bercerita bahwa mereka sangat terbantu dengan kehadiran BPJS Kesehatan.

“Saat berobat pakai BPJS Kesehatan, mereka bilang dilayani dengan ramah dan cepat. Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan juga sudah bagus. Namun memang tantangannya karena di sini ada banyak pulau, maka distribusi dokternya belum merata, belum ada dokter spesialis yang bisa dijangkau dekat-dekat sini. Selain itu, jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) juga jadi tantangan dalam penggunaan layanan berbasis digital,” katanya.

Merespon berbagai masukan tersebut, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah di Indonesia dapat mengadopsi layanan digital karena berbagai kondisi, seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis, dan tidak semua lapisan masyarakat familier dengan teknologi informasi digital.

Karena itu, selain menggalakkan inovasi digital, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan ‘jemput bola’ ke tengah masyarakat bernama BPJS Kesehatan Keliling. Layanan BPJS Kesehatan Keliling ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencari informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan kendala yang dialami saat mengakses layanan JKN.

“Kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan harus semuanya memakai layanan digital. Di daerah perkotaan, masyarakatnya lebih perlu layanan digital karena dianggap lebih praktis dan hemat waktu. Sementara di sisi lain, ada masyarakat yang perlu layanan tatap muka karena di tempat tinggalnya susah sinyal. Ini yang jadi concern kami, bahwa dalam melayani masyarakat, kita harus melihat dari kacamata mereka supaya bisa mengakomodir hal-hal yang benar-benar mereka butuhkan,” tutur Iqbal.

Iqbal menambahkan, dari hasil dialog langsung dengan masyarakat, ia menangkap bahwa ketersediaan dan distribusi dokter masih menjadi isu di daerah kepulauan seperti Kota Ambon dan sekitarnya.

Tak hanya itu, masukan juga datang dari fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Usai mengunjungi Puskesmas Benteng dan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, Iqbal menyebut bahwa ketersediaan obat bagi peserta JKN menjadi sebuah urgensi yang harus segera dipenuhi dan membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri farmasi, distributor, maupun fasilitas kesehatan.

Iqbal pun berharap pemenuhan supply side seperti SDM kesehatan hingga obat ini dapat diupayakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Menurutnya, upaya tersebut memerlukan sinergi yang kokoh dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga akses masyarakat setempat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, bisa terbuka semakin luas.

“Mengelola Program JKN itu memerlukan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya BPJS Kesehatan saja. Apalagi di Kota Ambon, ada 22 negeri (desa-red) yang tersebar di berbagai kepulauan. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan seluruh pihak terkait lainnya, yang sudah bahu-membahu bersama kami menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN di Kota Ambon dan sekitarnya,” ungkap Iqbal. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.