Dan Syarif Hadler Pun Ikhlas Atas Keputusan DPP PPP

by
Syarif Hadler. FOTO : DOK (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Syarif Hadler dan Arief Hentihu dari jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Maluku. Surat Keputusan (SK) pemberhentian ditandatangani Ketua Umum PPP H.M.Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal, H. Asrul Sani tertanggal Jumat (8/3/2019).

BACA JUGA : DPP PPP Berhentikan Ketua Dan Sekretaris PPP Maluku, Ternyata Ini Alasannya

Lalu apa tanggapan Syarif atas keputusan DPP PPP itu?. Kepada Terasmaluku.com lewat pesan WhatsApp, Sabtu (9/3/2019) malam, Wakil Walikota Ambon yang berada di Jakarta itu mengungkapkan meski secara fisik belum menerima SK DPP PPP tersebut, namun ia sangat ikhlas atas keputusan itu. Syarif mengakui posisinya sebagai Ketua DPW PPP Maluku diganti.

“SK secara fisik memang belum beta terima tapi itu memang benar bahwa posisi beta selaku Ketua DPW PPP Maluku telah berakhir sejak SK itu keluarkan oleh DPP pada tanggal 8 Maret kemarin dan sebagai kader Partai tentu beta ikhlas menerima keputusan ini,” kata Syarif.

Syarif mengungkapkan menjadi pimpinan Partai harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Karena itu jika ia dianggap sudah bukan lagi bagian dari kebutuhan partai maka harus ikhlas atas keputusan DPP PPP ini. “Menjadi pimpinan Partai ini kan harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan, dan manakala beta suda bukan lagi bagian dari kebutuhan Partai, makan beta harus ikhlaskan kepada orang lain untuk memimpin Partai (PPP) ini,” tutur Syarif.

Syarif mengatakan PPP bukan milik pribadinya atau warisan dari leluhurnya, tetapi PPP adalah milik semua orang. PPP milik ummat, karena itu siapapun berhak memimpin PPP kapan dan dimana saja. “Partai ini bukan milik pribadi beta atau warisan dari leluhur beta tetapi Partai ini adalah milik semua orang. Partai ini adalah milik ummat dan karena itu semua orang siapapun dia berhak memimpin Partai ini, kapan saja manakala yang bersangkutan dianggap layak dan menjadi bagian dari kebutuhan Partai,” katanya lagi.

Syarif juga tidak mau menuding atau mengaitkan SK DPP PPP ini karena adanya manuver kader PPP lainnya ke DPP PPP. Ia mengakui selalu berpikiran positif kepada semua orang. Baginya, jabatan itu milik Allah SWT, dan kapan saja bisa diambil.

Seng ada (manuver), beta selalu berprasangka baik saja. Karena jabatan itu milik Allah SWT dan hanya Allah SWT yang paling berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan juga hanya Allah pula yang paling berkuasa untuk mencabut jabatan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Maha suci Allah yang tidak ada satupun peristiwa di muka bumi ini terjadi tanpa campur tanganNya,”ungkap Syarif.

Syarif Hadler dan Arief Hentihu terhitung sejak SK DPP PPP dikeluarkan Jumat 8 Maret 2019 tidak lagi sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku. Sebagai gantinya, DPP PPP mengangkat Hj Etha Aisya Hentihu dan Muhammad Umarella sebagai pejabat sementara Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku. SK DPP PPP hanya untuk Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku, sementara susunan kepengurus DPW PPP Maluku lainnya tetap seperti biasa, tidak ada perubahan.

Keputusan DPP PPP memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku mengingatkan publik Maluku atas konflik internal di tubuh Partai Berlambang Ka’bah itu. Pada Pilkada Kota Ambon 2017, DPW PPP Maluku yang diketuai Syarif membekukan kepengurusan Ketua DPC PPP Kota Ambon Rovik Afifudin. Pembekuan kepengurusan DPC PPP Kota Ambon dilakukan hingga ke pengurus Ranting. Itu terjadi karena Rovik dan kader PPP lainnya lebih memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung Parpol lain.

Sementara itu pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Juni 2018, DPP PPP juga mengambil alih pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno ke KPU Maluku. Saat itu, Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku, Syarif Hadler dan Arief Hentihu membelot dari keputusan DPP PPP, dan lebih memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff dan Andareas Rentanubun. (ADI)