Datangi DPRD Maluku, Pemkab Kepulauan Tanimbar Minta Jatah Besar PI Blok Masela

by
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menggear rapat dengar pendapat dengan Bupati Kepulaluan Tanimbat, Petrus Fatlolon serta pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar yang menuntut jatah 5,6 persen hingga 6 persen PI 10 persen pengelolaan gas Blok Masela, Senin (15/3/2021). (Antara/daniel leonard)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar meminta Gubernur Maluku bersama DPRD provinsi untuk memberikan porsi dalam pembagian participating interest (PI) minimal antara 5,6 persen sampai 6 persen dari pengelolaan gas di Blok Masela.

“Kehadiran kami di gedung DPRD Maluku ini bukan untuk mengemis tetapi hanya menuntut hak kami mendapatkan porsi yang layak,” kata Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon di Ambon, Senin (15/3/2021).

Pernyataan Fatlolon disampaikan dalam rapat kerja antara Pemkab dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama pimpinan DPRD Maluku, para pimpinan fraksi, serta komisi II DPRD provinsi.

Pemkab Kepulauan Tanimbar juga mengerahkan sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan masyarakat adat dalam rapat tersebut yang dipimpin ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Rapat ini digelar atas surat masuk Pemkab Kepulauan Tanimbat ke DPRD Maluku terkait permintaan PI 5,6 persen kepada gubernur namun dibalas melalui surat resmi yang menyatakan permintaan itu tdiaklah mendasar sebab pemprov sendiri sudah membentuk BUMD yakni PT Maluku Eenergi untuk mengelola PI 10 persen dimaksud.

Menurut Fatlolon, dalam rapat ini DPRD Maluku telah menyampaikan berbagai pikiran konstruktif dan pihaknya berharap supaya perlu segera ada ruang untuk membicarakan pembagian PI 10 persen ini dalam satu konsep rumah Maluku.

“Jangan sampai kita bawa ke mana-mana, dan saya berharap seperti itu sehingga harus diselesaikan di Ambon, tetapi kalau memang tidak bisa maka kita akan lari ke Jakarta,” tandasnya.

Tetapi dirinya percaya pimpinan dan anggota DPRD provinsi serta gubernur punya kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi dan akan memprioritaskan Tanimbar karena 1.000 persen pembangunan fasilitas LNG Blok Migas Masela itu ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada di kabupaten lain.

“Karena itu pantas kalau kita minta porsinya untuk kabupaten dan kami tidak minta 100 persen tetapi bagian yang wajar sesuai dengan tingkat resiko yang bisa saja terjadi,” ucapnya.