Datangi DPRD SBB, Enam Dusun di Kecamatan Huamual Tolak Lokki Sebagai Negeri Adat

by
Perwakilan masyarakat enam dusun petuanan Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten SBB menemui Komisi A DPRD SBB pada Rabu (28/3). FOTO : FADLI (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-PIRU-Masyarakat  enam dusun petuanan Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menolak Desa Lokki sebagai desa induk mereka. Warga juga menyatakan menolak Lokki sebagai negeri adat. Masyarakat  menilai  daerah  yang mereka tempati  saat ini adalah tanah pemberian Perusahan Daerah PT.

Praja Karya. Enam dusun tersebut yakni, Dusun  Katapang, Olas, Ani, Tanah Goyang, Siaputih dan Dusun Laala. Penolakan ini disampaikan kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari enam dusun dalam pernyataan sikap bersama saat pertemuan dengan Komisi A DPRD SBB di Ruangan Rapat Komisi,  Rabu (28/3).

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi A Zeth Mariyate, didampingi lima anggota komisi lainnya. Dihadapan Komisi A, tiap – tiap perwakilan dusun membeberkan bukti-bukti serta dokumen kalau lokasi yang mereka tempati saat ini adalah wilayah dan pemberian PT. Praja Karya bukan wilayah  Desa Lokki .Tiap-tiap perwakilan dusun membeberkan bukti daerah mereka merupakan lahan yang diberikan  PT. Praja Karya.

Sekretaris Dusun Ani, La Ode Anwar Tiha bahkan menyebutkan Siaputih sudah menjadi desa sejak Tahun 1972. Itu dibuktikan sejak tahun itu desa tersebut sudah menerima uang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimasa  Presiden RI Soeharto.

“Dusun Siaputih sudah jadi desa sejak Tahun 1972, dan diwaktu itu sudah terima uang Repelita saat pemerintahan Presiden Soeharto. Tanggal  13 Maret 1974, PT Praja Karja Siaputih sudah punya nomor regristrasi desa, nomornya : 8102082009,” kata  La Ode Anwar.

Menurutnya, jika  Lokki  menyebut sebagai negeri adat, pasti Lokki  memiliki identitas adat seperti tarian adat yang selalu ditampilkan pada acara-acara  adat.  “Tapi nyatanya sampai saat ini Desa Lokki tidak pernah menampilkan tarian adat tersebut, jadi kami bisa tarik kesimpulan bahwa Desa Lokki memiluki status seperti kami,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dusun Laala, Achmad Rumain mengungkapkan, salah satu bukti tertulis lahan dusun mereka pemberian PT. Praja Karya adalah  warga dusun yang menjadi karyawan PT.  Praja Karya  Tahun 1770 tidak pernah menerima gaji. Sebagai gantinya PT. Praja Karya memberikan tanah kepada warga.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBB  Zeth Mariyate meminta warga enam dusun untuk menahan diri, jangan terprovokasi atas berbagai isu negatif. Ia juga menyatakan tidak mudah merubah sebuah dusun menjadi desa. Namun lanjut Zeth, Komisi A akan membahas aspirasi masyarakat dari enam dusun tersebut.

“Komisi A memberi apresiasi positif karena  perwakilan enam  dusun sudah  berpartisipasi lewat jalur formal menemuai kami melalui forum rapat ini. Untuk ketahuan kita  semua, bahwa kalau mau merubah status dusun menjadi desa itu butuh proses dan tidak semudah membalik telapak tangan,” katanya. (FAD)