Demo di Kejati Maluku, Mahasiswa Minta Usut Dugaan Korupsi di Aru

by
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Aru berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jumat (6/3/2020). FOTO : ADI (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Aru berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jumat (6/3/2020). Dalam aksinya pengunjukrasa meminta Kepala Kejati Maluku, Yudi Handono mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru.

Mahasiswa membawa pamflet saat demo soal Aru di Kejati Maluku

Kordinator aksi, Randi Walay dalam tuntutannya menyebutkan kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari APBN dan APBD. Yakni, dana afirmasi Tahun 2018 dari Dinas Perhubungan ke Dinas PU, perpindahan rumah sakit rawat Inap dari Desa Jerwatu ke Desa Warialau, dan dari Desa Samang ke Desa Ujir senilai Rp 7 Milyar.Raibnya dana Rp 27 milyar

 

Selain itu pengunjukrasa juga mempersoalkan proses pembangunan Tribun Yos Sudarso Dobo yang pekerjaannya tidak melalui tender tapi lewat penunjukan langsung. Pendemo juga mempertanyakan soal transparansi dari Dirut Bank Maluku-Malut terkait kurang lebih 200 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kabupaten Kepulauan Aru sekitar 27 Miliar yang tidak dapat dicairkan pada 31 Desember 2019.

“Kami meminta Kejati Maluku segera menindaklanjuti tuntutan kami tersebut karena diduga ada unsur korupsi yang merugikan keuangan negara. Apalagi tuntutan kami tidak direspon Kejati Maluku, maka tentunya kami akan mengawal kasus ini ke pusat,” kata Randi.

Mahasiswa gabungan berbagai kampus di Ambon membawa berbagai pamflet dalam aksi mereka.”Sebagai anak asli Aru, sangat menyesal dan sangat-sangat sedih terhadap masa kepemimpinan Kabupaten Kepulauan Aru saat ini,” demikian bunyi salah satu pamflet yang dibawa dua orang pengunjukrasa.

Setelah berdemo lebih dari satu jam, pengunjukrasa kemudian diterima Asintel Kejati Maluku, Abdul Azis didampingi Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette.  “Tentunya kami akan melihat dengan mepelajari segala tuntutan dari adik-adik mahasiswa ini,” kata Samy.

Selain di Kejati Maluku, mahasiswa juga berunjukrasa di Kantor Pusat Bank Maluku Malut di Jalan Raya Pattimura untuk mempertanyakan soal sekitar 200 SPPD Kabupaten Kepulauan Aru  yang tidak dapat dicairkan pada 31 Desember 2019. (ADI)