Desa se Kabupaten Bursel Gelar Musrembang

by
Kabid Litbang Kabupaten Bursel Idris Loilatu saat memberikan materi Musrembang di Balai Desa Labuang, Rabu (7/2).

TERASMALUKU.COM,-NAMROLE – Desa-Desa  se Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di tingkat desa Tahun 2018  yang berlangsung mulai,  Senin (5/2) hingga Jumat (9/2). Kegiatan ini dikoordinir Bappeda dan Litbang Kabupaten Bursel.

“Musrembang ini dalam rangka penyalarasan program pembangunan di tingkat desa secara partisipatif, yang akan disinergikan dengan perencanaan sektoral di tingkat kecamatan dan kabupaten, “kata Kabid Litbang Kabupaten Bursel Idris Loilatu saat memberikan materi Musrembang di Balai Desa Labuang, Rabu (7/2).

Saat menyampaikan materi Musrembang desa kepada perwakilan pejabat desa di Kecamatan Namrole, Desa Wali, Desa Labuang, Desa Namrinat dan Desa Masnana Kemarain, Loilatu mengungkapkan, Musrembang desa lebih difokuskan pada upaya sinergitas pembangunan ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten sesuai visi misi Bupati Bursel Tagop S Soulisa, yakni “mewujudkan kemandirian Bursel secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun berbasis Argo-Marine.

Menurutnya, Musrembang tingkat desa yang setiap tahun digelar  lebih bersifat evaluasi pelaksanaan perencanaan tahun sebelumnya, sehingga terorganisir dengan baik. Musrembang yang digelar ini adalah amanah dari Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Permendagri itu menyebutkan, pemerintah desa menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) desa sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa baik pada tahun 2018 dan tahun 2019 nanti.

Loilatu mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Bursel perlu menetapkan prioritas dan fokus pembangunan yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan bagi semua pelaku pembangunan di tingkat desa.

loading...

“Musrembang yang merupakan agenda tahunan ini dimana warga dan pemerintah desa saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai dengan potensi dan kebutuhan di  masing – masing desa. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, sehingga ada penyalarasan program pembangunan jangan terkesan asal – asalan,” kata Loliatu.

Sementara itu Gamar Iksan, pendamping pemberdayaan Kecamatan Namrole, di sela -sela Musrembang mengatakan, pemerintah desa dalam menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa baik pada 2018  dan Tahun 2019, harus lebih fokus dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), perlu ada terobosan dan inisiatif dari desa untuk memprogramkan kegiatan yang bisa memberikan kontribusi pada peningkatan PAD tahun 2018.

Terutama difokuskan pada pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar ada peningkatan PAD, sehingga desa bisa mandiri tidak hanya tergantung pada ADD dan DD. “Bukan saja itu, desa juga diharapakan dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) desa harus tertib administrasi dan pertanggung jawaban sehingga terhindar dari hal – hal yang berimplikasi hukum. (FIK)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *